REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Puji Raharjo mengajukan sejumlah usulan terkait istitha'ah kepada Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi saat datang ke Indonesia.

Pertama, kata Puji, dilakukan pemeriksaan istitha'ah lebih awal, sehingga selaras dengan tanggal terakhir pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kedua, pentingnya penegakan kategori 'tidak layak berangkat' bagi kasus medis berat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan.

Ketiga, mempertahankan tidak ada pembatasan usia, tetapi memperketat standar medis. Keempat, meningkatkan integrasi data kesehatan di Siskohatkes dan Nusuk.

Kelima, edukasi masif kepada calon jamaah terkait syarat istitha'ah dan opsi badal haji. Arab Saudi menjawab usulan Indonesia tersebut bahwa Arab Saudi lebih menekankan pembatasan medis ketat. Sedangkan untuk menegakkan istitha'ah, mereka menyetujui, namun harus mengacu kepada daftar persyaratan negaranya.

"Dengan dilakukannya pertemuan evaluasi penyelenggaraan kesehatan haji ini merupakan momentum perbaikan kebijakan di tahun depan dan diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang aplikatif dan solutif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan haji di tahun-tahun mendatang," ujarnya dalam keterangan, Kamis (14/8/2025).

Kementerian Kesehatan menyebutkan, penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M telah berjalan dengan lancar dan aman, namun persoalan kesehatan haji Indonesia menjadi tantangan tersendiri, baik di dalam negeri maupun Arab Saudi sehingga perlu perbaikan kebijakan di 2026.

"Alhamdulillah, ibadah haji di tahun ini berjalan dengan lancar dan aman. Semoga jamaah menjadi mabrur dan menjaga kemabrurannya hingga akhir hayatnya," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Liliek Marhaendro Susilo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika