REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pengendalian sampah di Indonesia dapat mencapai angka 100 persen pada 2029. Langkah ambisius ini ditegaskan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Indo Waste & Recycling 2025 Expo & Forum, bagian dari rangkaian pameran Indo Water, Indo Renergy & Electricity, dan Indo International Smart City, yang digelar di Jakarta pada pertengahan Agustus.
Pameran yang diikuti 611 peserta dari 26 negara ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat untuk berbagi inovasi serta solusi lingkungan berkelanjutan.
“Air, energi, pengendalian sampah, dan tata kota adalah satu kesatuan. Sinergi lintas sektor ini kunci mewujudkan kota berkelanjutan,” ujar Deputi Pengendalian Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLH/BPLH, Ade Palguna, yang membuka pameran mewakili Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH.
Dalam sambutannya, Ade menyampaikan sejumlah langkah tegas yang telah ditempuh pemerintah, mulai dari pelarangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sistem open dumping, instruksi kepada 343 kepala daerah untuk beralih ke controlled landfill, hingga penetapan kriteria baru Adipura yang melarang keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar. Industri juga diwajibkan mengolah minimal 60 persen sampahnya melalui Program Proper.
Selain itu, KLH/BPLH memperkuat penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Ade menekankan, penyelenggaraan Indo Waste & Recycling menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menciptakan kota berkelanjutan.
“Teknologi tepat guna, transisi energi bersih, ketersediaan air, dan pengembangan kota cerdas menjadi satu rangkaian. Dengan kolaborasi ini, KLH/BPLH optimistis target Indonesia Bersih 2029 dapat tercapai, mewujudkan lingkungan sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika