REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, berharap pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Indonesia (Mass Transit Project) yang kini tengah berlangsung dapat selesai tepat waktu. Hal itu disampaikan Dirjen Aan saat memberikan sambutan pada kegiatan Steering Committee Meeting Indonesia Mass Transit Project di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
"Project yang pendanaannya didukung World Bank dan AFD ini sudah berlangsung sejak 2022 hingga pertengahan 2027. Saya berharap kita dapat menyelesaikannya tepat waktu. Tentu perlu kolaborasi antara seluruh pihak baik pemerintah pusat, daerah, dan semua pemangku kepentingan yang berperan," ujar Aan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Aan menyampaikan, proyek senilai Rp 3,7 triliun ini dihadirkan dengan latar belakang kuat, yakni masih tingginya biaya transportasi di Indonesia yang menggerus hingga 30–40 persen pendapatan masyarakat. Ia menyebut, tingginya biaya transportasi itu salah satunya karena belum terintegrasinya sistem transportasi di Indonesia.
"Maka, dengan adanya angkutan umum yang memadai dan terjangkau diharapkan bisa mengurangi biaya transportasi," ucap Aan.
Selain itu, Aan menjelaskan saat ini sektor transportasi mengambil sekitar 90 persen subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai sekitar Rp 300 triliun per tahun. Kerugian negara akibat kemacetan lalu lintas juga bisa mencapai Rp 71 triliun per tahun.
"Sebagai project awal, akan dilakukan di Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang) dan Cekungan Bandung karena dinilai sebagai salah dua kota termacet di Indonesia," lanjut Aan.
Aan berharap, angkutan umum massal perkotaan yang ramah lingkungan dan modern dapat mengubah pola pergerakan masyarakat sehingga beralih ke angkutan umum. Ia mengatakan, dalam pengerjaan project ini tentu ada tantangan-tantangan yang harus diselesaikan bersama.
"Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi wadah bagi Steering Committee untuk dapat bersungguh-sungguh menyelesaikannya," kata Aan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Project Management Unit Mastran Project, Ahmad Yani, menyebut program BRT di Mebidang akan melayani 14 rute dengan 527 unit bus dan 32 halte (on corridor) serta 696 halte (off corridor). Sementara untuk kawasan metropolitan Bandung akan melayani 21 rute dengan 579 unit bus dan 34 halte (on corridor) serta 768 halte (off corridor).
"Dalam pekerjaan ini, masing-masing pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab. Untuk pemerintah pusat bertanggung jawab pada pekerjaan konstruksi pembangunan infrastruktur BRT untuk menjamin integrasi BRT dengan jaringan transportasi eksisting serta pemasangan dan operasional Intelligent Transportation System (ITS) atau Sistem Transportasi Cerdas," ucap Yani.
Untuk pemerintah daerah, lanjut Yani, memiliki tanggung jawab meliputi subkomponen pengadaan, operasional, dan pemeliharaan armada termasuk operator, penyiapan lahan dan perizinan, serta mitigasi sosial dan lingkungan.
"Progres hingga saat ini untuk Mebidang, 2 paket (halte on corridor dan jalur on corridor) sedang dalam proses evaluasi Pokja. Paket Depo Mebidang sedang dalam proses pemasukan penawaran, serta paket off corridor Mebidang sedang dalam proses lelang ulang," kata Yani.
Di sisi lain, untuk Cekungan Bandung, progresnya 3 paket (2 paket depo dan paket jalur off corridor) sudah mendapatkan No Objection Letter untuk dokumen lelang dari World Bank. Kemudian, 2 paket (jalur on corridor dan halte on corridor) masih menunggu persetujuan procurement plan dari World Bank.
Pihaknya berharap program ini dapat berjalan lancar dan seluruh anggota Steering Committee yang hadir pada kegiatan ini dapat turut serta berkoordinasi dan berkolaborasi demi menyukseskan pembangunan angkutan umum massal perkotaan percontohan di Mebidang dan Cekungan Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika