REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyerukan negara-negara anggota BRICS mendorong reformasi tata kelola keuangan global guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“BRICS memiliki peran penting, tidak hanya melalui pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai platform politik untuk memperjuangkan tata kelola keuangan global yang lebih adil,” kata Sugiono di New York.
Sugiono menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di sela Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Dalam pidatonya, ia mengingatkan waktu kian menipis untuk mencapai Agenda SDGs 2030, dengan hanya 15 persen target yang berada di jalur benar, sementara sebagian besar meleset atau mundur.
Negara-negara berkembang, lanjutnya, menghadapi kesenjangan pembiayaan hingga 4 triliun dolar AS (sekitar Rp66.712 triliun). Karena itu, Sugiono menekankan perlunya BRICS memperjuangkan tata kelola keuangan global yang adil, menantang ketimpangan sistemik, memperkuat suara negara-negara Selatan Global, serta mendorong reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional.
“Sidang Majelis Umum PBB kali ini harus membangkitkan kemauan politik dan menggalang sumber daya untuk mempercepat pelaksanaan SDGs. Jika tidak, janji Agenda 2030 akan semakin menjauh,” ujarnya.
Pada peringatan 80 tahun berdirinya PBB, Sugiono juga menekankan pentingnya reformasi agar organisasi itu tetap lincah, responsif, dan relevan dengan tantangan zaman. Ia menilai Inisiatif UN80 dapat menjadi peluang merumuskan visi kolektif masa depan multilateralisme, dan BRICS berperan mendorong reformasi praktis untuk memperkuat PBB.
“BRICS memiliki bobot dan legitimasi untuk mendorong reformasi praktis demi menjadikan multilateralisme lebih inklusif, adil, dan efektif, agar PBB dapat menjalankan mandat utamanya,” katanya.
Terkait isu kemanusiaan, Sugiono menegaskan keprihatinan mendalam Indonesia atas berlanjutnya pendudukan ilegal terhadap Palestina, sambil menyambut konsistensi dukungan BRICS terhadap isu tersebut.
“Jalan menuju perdamaian abadi terletak pada terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sesuai resolusi PBB,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika