REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Twitter pada Selasa (19/2) meluncurkan alat yang memudahkan pengguna mengidentifikasi iklan kampanye politik menjelang pemilihan umum parlemen Eropa pada Mei. Terdapat kekhawatiran tentang disinformasi dari Rusia.

Uni Eropa prihatin dengan peran Rusia dalam tindakan semacam itu, meski telah berulang kali membantahnya. Jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook mendapat tekanan untuk melakukan sesuatu guna memerangi berita palsu dan penyebaran ekstremisme serta propaganda daring.

Kebijakan mengenai iklan politik di Twitter pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat saat pemilu sela tahun lalu, dan akan diluncurkan di India juga Australia menjelang pemilihan umum di negara tersebut. Pengguna bisa melihat iklan politik melalui menu Ads Transparency Center, yang berisi informasi dana dan demografi target mereka.

Iklan tersebut juga memiliki label, informasi dan penjelasan mengenai konten promosi sehingga pengguna bisa melihat iklan kampanye dan siapa yang membayar iklan tersebut. Twitter ingin publik mengetahui siapa saja yang memasang iklan kampanye di Twitter.

Organisasi atau kandidat yang ingin memasang iklan kampanye di Twitter harus melewati proses sertifikasi, antara lain dengan membuktikan indentitas mereka. Kebijakan iklan politik di Eropa akan berlaku mulai 11 Maret.

Ikuti Whatsapp Channel Republika