REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform media sosial Threads kini menghadirkan fitur transparansi baru berupa dasbor status akun. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat alasan akun mereka dikenai sanksi akibat melanggar aturan platform.
Dasbor status akun ini mirip dengan fitur akun yang sudah ada di Instagram dan Facebook. Fitur ini menampilkan konten yang telah dihapus atau diturunkan peringkatnya di linimasa, serta unggahan yang tidak dapat direkomendasikan kepada pengguna lain karena melanggar pedoman komunitas Threads.
Pengguna juga bisa melihat apakah mereka diblokir dari penggunaan fitur tertentu di platform. Jika pengguna merasa telah dijatuhi sanksi secara keliru, dasbor ini dapat mempermudah proses pengajuan banding, demikian seperti dilansir laman The Verge, Sabtu (10/5/2025).
Fitur ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pengguna saat akun mereka dikenai tindakan, membantu mereka menghindari pelanggaran di masa mendatang, serta memulihkan konten atau fitur yang dibatasi secara tidak semestinya. Dasbor status akun ini mulai diluncurkan secara bertahap dan dapat diakses melalui menu “akun” di pengaturan.
Seiring dengan meningkatkan transparansi, Threads juga mempercepat langkah monetisasinya. Meta mengumumkan pada Kamis bahwa mereka akan segera mulai menguji coba iklan video di platform tersebut. Dalam presentasi di IAB NewFronts, Meta menyatakan bahwa sejumlah kecil iklan video dengan rasio 19:9 atau 1:1 akan diujicobakan untuk muncul di linimasa pengguna Threads, di antara konten organik.
Langkah Ini menyusul peluncuran iklan pertama di Threads pada Januari lalu uang kemudian diperluas secara global bulan lalu. Ekspansi iklan Meta juga akan terasa di Facebook dan Instagram.
Meta akan menguji format iklan video berdurasi pendek yang muncul berdampingan dengan video Reels populer untuk memanfaatkan keterlibatan pengguna. Selain itu, format iklan kemitraan berbayar baru juga akan diluncurkan di Facebook dan Instagram, termasuk untuk siaran langsung di Facebook (Facebook Live).
Ikuti Whatsapp Channel Republika