REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Microsoft pada Rabu (11/5) menyatakan tak ada peluru perak yang akan menghentikan penggunaan Internet oleh pelaku teror.
Stephen Crown, Wakil Presiden Microsoft Corporation, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa bagi industri Internet, tantangan komunikasi dan propaganda teror menciutkan hati.
"Seandainya ada penyelesaian yang mengagumkan, industri tentu telah memanfaatkannya," kata Crown dalam debat di Dewan Keamanan mengenai kontra-terorisme, sebagaimana dikutip Xinhua Kamis (12/5).
Ia mengatakan satu lagi kebenaran yang tidak menguntungkan ialah tak ada definisi yang diterima secara universal mengenai terorisme atau ekstremisme, baik di tingkat regional maupun di tingkat internasional.
Menurut statistik yang diberikan oleh Crown, dalam waktu 15 menit setelah serangan Paris tahun lalu, ada 7.500 "tweet"; dalam waktu dua pekan, ada satu juga orang yang melihat video di Internet dan memuji serangan tersebut.
Dewan Keamanan pada Rabu meminta kerangka menyeluruh internasional guna menanggulangi propaganda oleh kelompok teror untuk memotivasi orang lain melakukan serangan teror.
Di dalam satu pernyataan presiden yang disahkan di Markas Besar PBB di New York, Dewan Keamanan mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana kelompok itu, seperti ISIS dan Alqaidah merekrut anggota baru dan mengembangkan kegiatan kontra-naratif untuk meningkatkan pencela aktif kelompok tersebut.
Dewan Keamanan meminta Komite Kontra-Terorismenya agar membuat usul mengenai kerangka kerja dengan saran panduan dan praktek baik paling lambat sampai 30 April 2017.
Dalam pertemuan itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson juga menyerukan dilakukannya penelitian dan studi lebih lanjut mengenai cara kelompok fanatik menggunakan Internet dan media sosial.
Ia menyampaikan adanya keperluan untuk mendengarlan masyarakat yang terpengaruh, terlibat di tingkat masyarakat madani, bermitra dengan pemimpin agama, perempuan dan generasi muda guna menanggapi ekstremisme di tingkat lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika