REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dinilai sangat perlu untuk memiliki Badan Cyber Nasional (BCN). Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan ndonesia punya banyak data strategis, rahasia dan bahkan masuk kategori rahasia negara yang wajib diamankan untuk menjaga kemajemukan dan keutuhan NKRI.
Dia mengatakan Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Singapura misalnya sudah mempunyai "BCN" sejak 2009. Bandingkan juga dengan Amerika, pada masa awal kepemimpinan 2008, Obama langsung membangun kekuatan pertahanan siber, bahkan memiliki akses langsung ke Presiden.
“Kini data (milik Indonesia) mulai terdistribusi dan tersimpan secara digital. Bila tidak mendapat pengamanan yang layak, jelas berbalik menjadi ancaman. Yang masih menyelamatkan kita adalah, belum ada sistem yang integral, sehingga bila ada serangan masif, kerusakan yang dirasakan juga masih pada sektor tertentu,” ujar chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Mengenal Dark Web, Sisi Gelap Dunia Internet
Pratama menambahkan, tugas BCN nantinya jauh lebih besar dari hanya sekedar mengamankan data. Tugas utama BCN adalah menagamankan wilayah siber (cyberspace) Indonesia. BCN ini seolah menjadi angatan bersenjata di dunia maya. Dia mengatakan masyarakat kini sangat bergantung pada internet untuk berkomunikasi, tukar informasi, berbelanja, menggunakan moda transportasi dan banyak lagi. Bla masyarakat tidak mendapatkan penanganan yang layak, bisa terjadi kerugian luar biasa.
“Bila benar rencana perwujudan BCN ini dibatalkan karena minimnya angaran yang ada saat ini, Lembaga Sandi Negara yang akan ditunjuk menjalankan fungsi BCN harus diperluas wewenangnya. Bila perlu mendesak bisa dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpuu) agar bisa segera dilaksanakan,” kata Pratama.
BCN ini sangat dinantikan, karena pengguna internet Indonesia semakin banyak, hampir menembus 90 juta orang. Namun selain pengamanan, BCN sebenarnya dituntut untuk melakukan tugas mulia, edukasi keamanan siber pada masyarakat. Lebih jauh lagi, BCN dituntut untuk bisa menggali potensi SDM dan juga industri pertahanan siber nasional. Jangan sampai setiap usaha pengamanan wilayah siber terlalu bergantung pada teknologi dan SDM luar negeri. Ini malah jadi senjata bumerang bagi kita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika