#bansos-jelang-pilkada

Rabu , 20 Mar 2024, 16:12 WIB

KPK: Jangan Ada Penyaluran Bansos Jelang Pilkada

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamati fenomena penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan mendekati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024. KPK menilai perlunya aturan yang...

Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri (kiri-kanan) menyampaikan konferensi pers terkait kinerja dan capaian KPK tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Dalam Konferensi pers tersebut, selama tahun 2023 KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi 127 perkara penyelidikan, 161 perkara penyidikan, 129 perkara penuntutan, 126 perkara eksekusi dan 94 perkara inkracht. Selain itu KPK juga melakukan 8 kegiatan tangkap tangan dan 8 tindak pidana pencucian uang yang menyeret sejimlah pejabat publik daerah hingga Menteri sehingga KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp525 miliar.

Rabu , 20 Mar 2024, 14:57 WIB

KPK Singgung Urgensi Aturan Larang Tebar Bansos Mendekati Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamati fenomena penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dibagikan mendekati pelaksanaan pilkada. KPK memandang perlunya aturan yang melarang penyaluran bansos dalam momentum politik tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi nasional pemberantasan korupsi pemerintah daerah dan peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 pada Rabu (20/3/2024). MCP ditujukan diantaranya untuk...

Selasa , 11 Aug 2015, 13:31 WIB

Marak Ormas Jelang Pilkada, Dana Bansos akan Ditekan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam...

close ×