Kamis , 19 Mar 2015, 05:14 WIB

Pakar: Negara Harus Buat Payung Hukum untuk Diskriminasikan Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pembatasan remisi koruptor dinilai banyak pihak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf menyarankan pemerintah...