#djp

Jumat , 17 Mar 2023, 07:15 WIB

Walau Dikhianati, Orang Indonesia Tetap Taat Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, Kasus dugaan "duit haram" eks pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafel Alun Trisambodo (RAT), membuat publik riuh. Keluarga RAT juga ketahuan suka pamer kemewahan. Kasus...

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin melaporkan SPT tahunan (ilustrasi). Wapres meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur dan profesional.

Selasa , 14 Mar 2023, 18:30 WIB

Pesan Wapres ke DJP: Bekerja dengan Jujur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur dan profesional. Hal itu disampaikan Wapres dalam testimoninya usai menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan 2022 miliknya melalui e-filling di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (14/3/2023). "Kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, jaga kepercayaan...

Kamis , 02 Mar 2023, 09:36 WIB

DJP Tegaskan Tetap Kejar Target Penerimaan Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan, Direktorat...

Selasa , 28 Feb 2023, 16:58 WIB

Legislator Minta Pemerintah Fokus Memperbaiki Direktorat Jenderal Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Hidayatullah menyayangkan,...

Senin , 27 Feb 2023, 13:26 WIB

Komisi XI Minta Kemenkeu Audit Kekayaan Pegawai Ditjen Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan...

Pembayaran pajak (ilustrasi). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak di tiga provinsi periode Januari 2023 mencapai Rp 1,43 triliun atau 7,99 persen dari target Rp 17,90 triliun.

Sabtu , 25 Feb 2023, 22:40 WIB

DJP Sulselbartra: Penerimaan Pajak Januari 2023 Capai Rp 1,43 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak menggelar Media Briefing di Jakarta membahas informasi terkini soal pajak, Selasa (10/1/2023). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 203.538 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022 telah dilaporkan per 10 Januari 2023.

Selasa , 10 Jan 2023, 17:30 WIB

Masih Awal 2023, DJP Sudah Terima 203 Ribu SPT Pajak

Rohaniawan mengambil sumpah jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru Suryo Utomo di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11/2019). DJP mencatat, sebanyak 53 juta NIK dan NPWP telah terintegrasi per 8 Januari 2023 dari total 69 juta NIK.

Selasa , 10 Jan 2023, 14:36 WIB

Dukung Satu Data, DJP Catat 53 Juta NIK dan NPWP Sudah Terintegrasi

Format baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menegaskan telah mempersiapkan pengamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setelah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kamis , 11 Aug 2022, 05:20 WIB

Kemenkeu Pastikan NIK Penduduk Aman Setelah Terintegrasi NPWP

Ilustrasi KTP elektronik (e-KTP). Kementerian Keuangan akan melanjutkan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .

Rabu , 10 Aug 2022, 15:18 WIB

Staf Ahli Menkeu: Integrasi NIK dan NPWP Dilanjutkan

ilustrasi:pajak digital - Warga mengisi data pribadi untuk pembayaran pajak kendaraan dengan menggunakan aplikasi, (ilustrasi).

Rabu , 20 Jul 2022, 10:12 WIB

DJP Implementasikan Administrasi Pajak Berbasis Digital pada 2024

(Ki-ka) Dirut Mandiri Darmawan Junaidi, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirut BRI Sunarso, dan Dirut BNI Royke Tumilaar usai penandatanganan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Nasabah Antara DJP dengan Mandiri, BNI, dan BRI, Selasa (28/6/2022). BNI selaku agen pembangunan berupaya proaktif dalam mendukung program-program yang diamanatkan pemerintah yang salah satunya meningkatkan pelayanan perpajakan demi mendukung penerimaan negara.

Selasa , 28 Jun 2022, 19:37 WIB

Bantu DJP, BNI Buka Kerja sama Peningkatan Layanan Nasabah

Seorang wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur kembali subjek dan objek penerima fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor atau perolehan barang kena pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis.

Jumat , 03 Sep 2021, 15:08 WIB

DJP Kaji Kembali Subjek dan Objek Bebas PPN

Petugas memberikan keterangan pada wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan sebanyak 6,79 juta wajib pajak (WP) baik orang pribadi (OP) maupun badan telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dengan tahun pajak 2020 sejak awal Maret hingga 16 Maret 2021.

Selasa , 16 Mar 2021, 19:16 WIB

Kemenkeu catat 6,79 Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan

Ilustrasi youtuber. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan para selebgram, youtuber hingga artis wajib melaporkan pajaknya.

Kamis , 11 Mar 2021, 12:53 WIB

Pajak Youtuber, DJP Punya Sistem Analisis Ketat

Ilustrasi uang suap. Menteri Keuangan Sri Mulyani bergegas menjelaskan kepada publik terkait dugaan kasus suap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rabu , 03 Mar 2021, 14:32 WIB

Sri Mulyani: PNS Terlibat Dugaan Suap Telah Undur Diri

Pengenaan Bea Materai atas Trade Confirmation (TC) sebagai dokumen atas transaksi surat berharga seperti saham, obligasi dan lainnya akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2021. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini tengah menyusun peraturan pelaksanaan atas UU Bea Meterai tersebut.

Senin , 21 Dec 2020, 13:29 WIB

DJP: Bea Materai Saham Pertimbangkan Kemampuan Masyarakat

Meski Tak Kena Dampak Pandemi, UMKM Bisa Manfaatkan Insentif Pajak

Ditjen Pajak memberikan insentif pajak kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penangguhan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5%. Insentif ini tidak hanya untuk UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 tetapi juga kepada UMKM yang tidak terkena dampak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, insentif ini memang untuk semua UMKM, baik yang terdampak maupun...