Senin , 03 Jul 2023, 17:48 WIB

Gugatan Masa Jabatan Ketum Parpol ke MK Dinilai Demi Regenerasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus mendukung judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Partai Politik yang mengatur masa jabatan ketua umum...

Ahad , 02 Jul 2023, 06:33 WIB

Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat, PKS: Kesalahan Sendiri tak Regenerasi Kepemimpinan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi, ikut merespons gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta masa jabatan ketua umum partai politik dibatasi maksimal 10 tahun. Menurut Aboe, MK tidak perlu ikut campur mengurus urusan internal partai politik. "Nggak menarik itu. Partai politik jangan diurus-urus oleh MK-lah. Udahlah, MK jangan kebanyakan ngurus semua hal,"...