Sabtu , 13 Jan 2018, 14:09 WIB

Pakar: Anies Harus Jelaskan Cacat Administrasi HGB Reklamasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Hasan menilai, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mencabut hak guna bangunan (HGB) Pulau...

Kamis , 11 Jan 2018, 18:43 WIB

"Tak Ada Kepastian Hukum Jika HGB Reklamasi tak Dibatalkan"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarif mengatakan, banyak kejanggalan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Syarif menilai, selayaknya sertifikat tersebut memang harus dibatalkan.Menurut Syarif, penerbitan sertifikat HGB untuk Pulau D cacat prosedur sejak awal. Saat diterbitkannya sertifikat tersebut, belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur zonasi di...