#hukuman-mati-koruptor

Ilustrasi Korupsi. Legislator mengusulkan agar koruptor di atas Rp 100 miliar dituntut hukuman mati.

Kamis , 24 Mar 2022, 03:30 WIB

Legislator Usulkan Koruptor di Atas 100 Miliar Dituntut Hukuman Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mendorong tuntutan jaksa yang berat dalam menangani orang-orang yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, ia mengusulkan agar koruptor di atas...

Terdakwa kasus korupsi Asabri Heru Hidayat (kanan) berjalan meninggalkan ruangan saat jeda sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Sidang kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun tersebut beragendakan mendengarkan keterangan enam saksi.

Kamis , 16 Dec 2021, 22:47 WIB

Penjelasan Kejagung Tuntut Heru Hidayat Hukuman Mati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Tuntutan hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat yang dilayangkan atas perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), menjadi salah satu poin yang disorot dalam nota pembelaan atau pleidoi. Seperti prihal perulangan tindak pidana Heru dalam perkara korupsi Jiwasraya yang seharusnya, tidak bisa dijadikan pertimbangan pemberat untuk menuntut hukuman mati...

Kamis , 16 Dec 2021, 12:48 WIB

Jaksa Agung: Hukuman Mati Cegah Kasus ASABRI Terulang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa pemberian...

Rabu , 08 Dec 2021, 16:33 WIB

Tepatkah Hukuman Pidana Mati Bagi Terdakwa Koruptor ASABRI?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Dian Fath RisalahPidana hukuman mati...

Kamis , 25 Nov 2021, 13:32 WIB

Jaksa Agung Harap Hakim Pertimbangkan Hukuman Mati Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para hakim yang menangani perkara tindak pidana...

Ketua KPK Firli Bahuri, menilai hanya satu tindak pidana korupsi yang bisa dihukum mati.

Rabu , 24 Nov 2021, 23:56 WIB

Ketua KPK Setuju Koruptor Dihukum Mati, Asalkan...

Jumat , 19 Nov 2021, 07:25 WIB

Tak Ada Alasan tidak Terapkan Hukuman Mati Koruptor

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengkaji kemungkinan hukuman mati bagi koruptor.

Kamis , 18 Nov 2021, 14:08 WIB

Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor

Jumat , 29 Oct 2021, 21:32 WIB

Ketua KPK Dukung Jaksa Agung Soal Hukuman Mati bagi Koruptor

Kamis , 28 Oct 2021, 20:12 WIB

Jaksa Agung Rencanakan Tuntutan Mati dalam Kasus Asabri

Kamis , 28 Oct 2021, 19:08 WIB

Jaksa Agung Buka Kemungkinan Hukuman Mati Koruptor

Rabu , 04 Aug 2021, 19:33 WIB

Calon Hakim Agung ini tak Masalah Koruptor Dihukum Mati

Sabtu , 13 Mar 2021, 03:37 WIB

ICW: Dorongan Hukuman Mati Koruptor Refleksi Frustasi Publik

Mantan menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo

Selasa , 23 Feb 2021, 12:38 WIB

Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati, Ini Respons KPK

Selasa , 23 Feb 2021, 06:40 WIB

Siap Dihukum Mati, Edhy Prabowo Tantang KPK

Tersangka kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster Edhy Prabowo berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (22/2/2021). KPK memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu untuk 30 hari ke depan.

Senin , 22 Feb 2021, 19:00 WIB

'Jangankan Dihukum Mati, Lebih dari itu Saya Siap'

Senin , 22 Feb 2021, 00:03 WIB

Infografis 'Edhy dan Juliari Layak Dituntut Mati'

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, beranggapan pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi lebih tepat jika dikenakan kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara maksimal (seumur hidup) serta diikuti pemiskinan koruptor.

ICW Nilai Pemiskinan Koruptor Lebih Berikan Efek Jera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan korupsi lebih tepat jika dikenakan kombinasi hukuman berupa pemidanaan penjara seumur hidup serta diikuti pemiskinan koruptor. Pernyataan ICW terkait wacana tuntutan mati terhadap tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter...

Sabtu , 12 Dec 2020, 00:30 WIB

Infografis Korupsi Bansos Menjerat Mensos

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kiri) meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.

Rabu , 09 Dec 2020, 17:59 WIB

Mensos Korupsi Dana Bansos, Budaya Pejabat Negara

Senin , 07 Dec 2020, 12:26 WIB

Soal Hukuman Mati, Asal Uang Diterima Harus Bukan dari Suap

Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK menahan Mensos Juliari P Batubara yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.

Senin , 07 Dec 2020, 11:29 WIB

Muhammadiyah: Hukuman Mati Koruptor Bansos tak Langgar HAM

Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12).

Senin , 07 Dec 2020, 11:28 WIB

Menakar Hukuman Mati Koruptor, Apakah Hanya Jadi Warning?

Senin , 07 Dec 2020, 07:38 WIB

Bisakah Koruptor Dihukum Potong Tangan Sesuai Syariat Islam?

Senin , 07 Dec 2020, 04:25 WIB

Pengadaan Bansos Saat Darurat yang Rawan 'Diembat'

Senin , 07 Dec 2020, 00:04 WIB

Korupsi Bansos, Modus Mensos Juliari, dan Janji Jokowi

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.

Ahad , 06 Dec 2020, 21:23 WIB

KPK Bidik Pihak Lain Terkait Suap Pengadaan Bansos Covid-19

Ahad , 06 Dec 2020, 20:14 WIB

ICW Dorong KPK Kejar Pejabat Lain Terlibat Korupsi Bansos

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Ahad , 06 Dec 2020, 19:14 WIB

KPK Telusuri Aliran Dana Suap Bansos Mensos Juliari

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara Ali Fikri menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Ahad , 06 Dec 2020, 19:13 WIB

KPK Segel Lima Lokasi Terkait Kasus Suap Bansos Covid-19

Pihak Swasta Harry Sidabuke mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12). KPK menahan Harry Sidabuke terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial.

Ahad , 06 Dec 2020, 18:03 WIB

In Picture: Salah Satu Tersangka Korupsi Bansos Covid Ditahan KPK

Ketua KPK Firli Bahuri (kiri atas) menyaksikan gelar barang bukti Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12/2020) dini hari. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menetapkan lima tersangka yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dan pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke serta mengamankan uang dengan jumlah Rp14,5 miliar. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Ahad , 06 Dec 2020, 18:01 WIB

KPK Sejak Awal Deteksi Titik Rawan Korupsi Bansos Covid-19

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.

Ahad , 06 Dec 2020, 16:12 WIB

Komisi III: Korupsi Bansos Covid-19 Sangat Kejam

Ahad , 06 Dec 2020, 14:31 WIB

KPK: Mensos Abaikan Peringatan KPK Soal Bansos

Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) memberikan paket bantuan kepa.da penghuni penampungan sementara warga terdampak COVID-19 di Balai Rehabilitasi Watunas Mulya Jaya, Jakarta

Mensos 'Sunat' 17 Miliar Dana Bansos untuk Keperluan Pribadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sosial. Buntutnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dijadikan tersangka. Mensos diduga menerima gratifikasi dari vendor yang ditunjuk untuk memberikan bantuan sosial (bansos) terkait penanganan Covid-19. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Mensos menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dari proyek...

Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga ada kesepakatan memotong dana bansos per paket

Ahad , 06 Dec 2020, 11:59 WIB