#jalan-berbayar-di-dki-jakarta

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan di Ibu Kota dengan usulan tarif sebesar Rp 5.000 hingga Rp 19.000 sekali melintas. Kebijakan tersebut akan diterapkan kepada semua kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun, perencanaan tersebut tidak dibarengi dengan fasilitas yang memumpuni seperti masih kurangnya kamera pengawas, monitor yang tidak menyala dan kurangnya sosialisasi.

Jumat , 20 Jan 2023, 23:22 WIB

In Picture: Jalan Berbayar Elektronik (ERP), Cara Mudah Atasi Kemacetan Jakarta ?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25...

Sejumlah kendaraan melintas dibawah alat sistem jalan berbayar elektronik di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Jumat , 20 Jan 2023, 20:10 WIB

Pengamat Nilai ERP Butuh Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat Transportasi Djoko Setjowarno menilai, Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik bukan program yang berjalan sendiri. Djoko menjelaskan, Jakarta bukalah seperti Singapura. Karena menurutnya, Jakarta memiliki wilayah pendukung seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek). Hal tersebut lah yang menjadi masalah bagi warga yang bekerja di Jakarta namun belum memiliki jaringan angkutan umum menuju tempat bekerja. Oleh karena itu...

Jumat , 20 Jan 2023, 15:20 WIB

Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta Tambah Beban Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta Pemprov...

close ×