#kemenaker

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah segara mencabut Permenaker 2/2022 terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Ilustrasi

Rabu , 09 Mar 2022, 20:15 WIB

Partai Buruh: Menaker Jangan Bersilat Lidah, Segara Cabut Permenaker JHT Usia 56!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mendesak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah segara mencabut Permenaker 2/2022 terkait dana Jaminan Hari Tua (JHT) hanya bisa dicairkan saat pekerja berusia...

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya angkatan kerja lapisan menengah ke bawah. Ilustrasi

Selasa , 08 Mar 2022, 16:34 WIB

Kemenaker: Pandemi Berdampak Besar ke Angkatan Kerja Menengah ke Bawah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan, dampak pandemi ini dirasakan secara tidak merata pada kasus Indonesia. Ia mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya angkatan kerja lapisan menengah ke bawah. “Dampak yang lebih besar dialami oleh angkatan kerja lapisan menengah ke bawah, khususnya angkatan kerja perempuan," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam agenda virtual...

Selasa , 08 Mar 2022, 13:38 WIB

Asosiasi Serikat Pekerja Minta Kemenaker Buat Pusat Pengaduan Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menyatakan, pekerja...

Rabu , 23 Feb 2022, 00:07 WIB

Pemerintah Revisi Permenaker JHT, Pekerja Ini Ogah Cabut Gugatannya di MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan merevisi Permenaker 2/2022 terkait Jaminan...

Kamis , 17 Feb 2022, 18:03 WIB

Kemenaker: Subsidi Silang Program JKP tak Melanggar Aturan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membantah tudingan yang menyebut...

Program jaminan hari tua (JHT) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai dapat berperan dalam menekan angka kemiskinan lansia di Tanah Air. (Foto terkait: Aksi buruh menolak Permenaker soal JHT)

Kamis , 17 Feb 2022, 17:38 WIB

Akademisi: JHT Bisa Berperan Tekan Angka Kemiskinan Lansia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, Permenaker 2/2022 yang berisikan penundaan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) disusun atas rekomendasi dan masukan sejumlah pihak.(Foto: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah)

Kamis , 17 Feb 2022, 14:48 WIB

Menaker: Permenaker JHT Berdasarkan Rekomendasi DPR hingga Serikat Buruh

Buruh membawa poster dan topeng Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2022).

Kamis , 17 Feb 2022, 11:36 WIB

Menaker Jelaskan JHT Sebagai Jaminan Sosial Hari Tua

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sudah direstui oleh Presiden Joko Widodo. (Foto terkait: Aksi buruh di Kemenaker)

Rabu , 16 Feb 2022, 18:45 WIB

Kemenaker: Permenaker Terkait JHT Direstui Presiden Jokowi

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengunduran diri Ida Fauziah sebagai Menaker.

Rabu , 16 Feb 2022, 18:34 WIB

Tanggapi Buruh, Kemenaker: Permenaker JHT tidak Bisa Dicabut

Sejumlah buruh saat melaksanakan aksi di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut dicabutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan mencopot Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 16 Feb 2022, 17:56 WIB

Buruh Kecewa Menaker tak Jamin Batalkan Permenkes Terkait JHT

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan kepada hakikatnya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di masa tua. (Foto terkait: Aksi buruh di Kantor Kemenaker)

Rabu , 16 Feb 2022, 14:17 WIB

Kemenaker: JHT Kembali ke Hakikatnya Beri Perlindungan Hari Tua

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan.

Rabu , 16 Feb 2022, 08:25 WIB

Polda Metro Siap Amankan Demo Buruh di Depan Kemenaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebut JHT bisa diklaim sebelum usia 56 tahun.

Selasa , 15 Feb 2022, 01:21 WIB

JHT Bisa Diklaim Sebelum Usia 56 Tahun, Ini Ketentuannya

Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah akan dipanggil DPR terkait Permenaker yang mengatur pencairan jaminan hari tua (JHT) pekerja.

Senin , 14 Feb 2022, 18:47 WIB

JHT Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun, DPR akan Panggil Menaker

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2).

Senin , 14 Feb 2022, 15:22 WIB

Gerindra Desak Pemerintah Cabut Permenaker JHT

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah meneken Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Aturan ini menyatakan bahwa manfaat JHT akan dibayarkan ketika pekerja mencapai masa pensiun (usia 56 tahun), mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pun mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat karena ada program baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ahad , 13 Feb 2022, 16:29 WIB

Stafsus Menaker: Pencairan JHT Usia 56 Tahun karena Sudah Ada JKP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menekankan bahwa program jaminan hari tua (JHT) merupakan program perlindungan sosial jangka panjang bagi pekerja. (Foto: ilustrasi).

Ini Penjelasan Kemenaker tentang Jaminan Hari Tua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menekankan bahwa program jaminan hari tua (JHT) merupakan program perlindungan sosial jangka panjang bagi pekerja. Dana dari akumulasi iuran wajib peserta program JHT serta hasil pengembangannya disiapkan untuk perlindungan pekerja pada masa tua Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (13/2/2022), Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap menyebutkan bahwa menurut ketentuan dana JHT diberikan...

Pekerja migran ada hilang kontak dengan keluarganya selama 17 tahun (ilustrasi)

Rabu , 19 Jan 2022, 03:20 WIB

Keluarga Pekerja Migran Hilang Kontak Selama 17 Tahun

Para pekerja Musik di tahun mendatang akan terlindungi hak-hak

Sabtu , 01 Jan 2022, 13:30 WIB

PAPPRI dan Kemenaker Siap Lindungi Pekerja Musik

Rabu , 22 Dec 2021, 00:55 WIB

Satgas Pekerja Migran Gagalkan Pemberangkatan 59 TKI Ilegal di Bekasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22). Belakangan, Anies merivisi kenaikan UMP DKI Jakarta yang kemudian memicu kecaman dari Apindo.

Selasa , 21 Dec 2021, 20:58 WIB

Respons Anies, Kemenaker: Penetapan Upah tak Sesuai Ketentuan Timbulkan Polemik

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan dimulai pada 2022. (ilustrasi).

Senin , 13 Dec 2021, 12:52 WIB

Kemenaker: Jaminan Kehilangan Pekerjaan akan Dimulai pada 2022

Kamis , 09 Dec 2021, 14:53 WIB

Menaker: SKKNI Bantu Tepis Pandangan Miring Pekerja Spa

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah

Kamis , 25 Nov 2021, 13:53 WIB

Menaker Janji Percepat Penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2021

Buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum 2022.

Jumat , 19 Nov 2021, 13:41 WIB

Besaran UMP 2022 Jabar Diumumkan Sabtu Ini

Serikat pekerja desak upah minimum kota Tangsel 2020 harus naik (ilustrasi).

Jumat , 19 Nov 2021, 07:59 WIB

Serikat Pekerja Minta UMK Tangsel 2022 Harus Naik

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi

Kamis , 18 Nov 2021, 13:17 WIB

Kemnaker: Kompetensi ASN Perlu Dikembangkan Berkelanjutan

Ratusan buruh yang tergabung di Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di Jalan Diponegoro tepatnya di depan kantor Gedung Sate, Rabu (17/11).

Rabu , 17 Nov 2021, 22:56 WIB

Kemnaker Coba Redam Kemarahan Buruh Terkait UMP

Selasa , 16 Nov 2021, 00:41 WIB

Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa dan Luar Jawa Timpang

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) meminta semua perusahaan untuk membayarkan gaji pekerja sesuai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ilustrasi

Senin , 15 Nov 2021, 19:05 WIB

Pidana Menanti Perusahaan tak Bayar Gaji Sesuai UMP

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah melakukan perhitungan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Ilustrasi

Senin , 15 Nov 2021, 15:56 WIB

Upah Minimum 2022, Jakarta Tertinggi dan Jateng Terendah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menindaklanjuti keputusan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPPEN) yang menyetujui perluasan cakupan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ilustrasi

Rabu , 03 Nov 2021, 05:12 WIB

Kemenaker Perluas Penerima Bantuan Subsidi Upah

Selasa , 19 Oct 2021, 08:49 WIB

Kemenaker Imbau ASN Terapkan SPIP

Karyawan pasar swalayan (ilustrasi). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengecek kebenaran kabar yang menyebut ada pekerja swalayan di Lampung yang gajinya dipotong sehingga hanya menerima Rp 368 ribu. Kemnaker memastikan informasi viral itu adalah kabar bohong alias hoaks.

Viral Pekerja Swalayan Dipotong Gaji, Kemnaker: Hoaks!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengecek kebenaran kabar yang menyebut ada pekerja swalayan di Lampung yang gajinya dipotong sehingga hanya menerima Rp 368 ribu. Kemnaker memastikan informasi viral itu adalah kabar bohong alias hoaks. "Setelah kami melakukan koordinasi dan pengecekan, ternyata postingan itu hoaks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja...

Jumat , 08 Oct 2021, 13:38 WIB