wisata halal

Senin , 03 Sep 2018, 00:04 WIB

Bamsoet Harapkan Destinasi Wisata Halal Meluas

Gula Rafinasi (Ilustrasi)

Jumat , 31 Aug 2018, 21:16 WIB

Ketua DPR: Usut Peredaran Gula Rafinasi

Guru mengajar (ilustrasi)

Jumat , 31 Aug 2018, 01:00 WIB

Soal Sistem Zonasi Guru, Ini Saran Ketua DPR

Bambang Susatyo

Rabu , 29 Aug 2018, 19:22 WIB

Ketua DPR Minta Para Legislator Rajin Rapat

Ketua DPR RI - Bambang Soesatyo

Jumat , 24 Aug 2018, 19:33 WIB

Bambang Soesatyo

Bambang Soesatyo

Ahad , 12 Aug 2018, 23:23 WIB

Ketua DPR: Akhiri Saling Ejek di Ruang Publik

Bambang Soesatyo

Kamis , 02 Aug 2018, 01:23 WIB

DPR Dukung Kebijakan Anggaran Pemerintah

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato penutupan masa sidang pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Ketua DPR Ajak Masyarakat Displin Bayar Iuran BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat disiplin dalam membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, kedisiplinan masyarakat membayar iuran akan sangat membantu BPJS Kesehatan dalam menekan angka defisit. “Mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam melakukan pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan, guna meminimalisir defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan,” ujar Bambang, dalam siaran persnya, Jumat (27/7). Legislator Golkar itu...

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan pidato penutupan masa sidang pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).

Jumat , 27 Jul 2018, 12:02 WIB

Tutup Masa Sidang V, DPR Sahkan Lima RUU jadi UU

Bambang Soesatyo

Rabu , 25 Jul 2018, 23:34 WIB

Ketua DPR: Segera Kirim Bantuan ke Seram

Ketua DPR RI - Bambang Soesatyo

Ketua DPR Janjikan KUHP Selesai pada HUT RI Ke-73

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR  Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan memberikan kado terindah pada perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 mendatang. Kado tersebut berupa disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini pembahasan RUU KUHP tak kunjung tuntas sejak diajukan pemerintah ke DPR pada 11 Desember 2012. Dikarenakan, sejumlah pasal masih dinilai bermasalah oleh sejumlah fraksi. "Kami melaporkan kepada Presiden...