Ahad , 02 Jul 2023, 19:45 WIB

Indikator: Mayoritas Publik Setuju Kewenangan Kejagung Menyelidiki Kasus Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki kewenangan menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus tindak pidana korupsi. Responden yang...

Ahad , 02 Jul 2023, 15:11 WIB

Mayoritas Publik Tolak Pengerdilan Kejagung dalam Berantas Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mayoritas publik menolak pengurangan kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan korupsi. Penolakan ini karena masyarakat punya kepercayaan tertinggi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Berdasar survei yang dilakukan Indikator Politik, mayoritas responden  66,4 persen mendukung Kejagung memiliki kewenangan dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi. "Angkanya mencapai 66,4 persen,” kata Direktur Indikator Politik, Burhanuddin saat memaparkan...