#kontroversi-bpjs-kesehatan

Petugas melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Jakarta Pusat, Senin (21/2/2022). Pemerintah mewajibkan sejumlah layanan publik mensyaratkan kepersertaan BPJS Kesehatan. Tujuannya, demi optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.Beberapa layanan publik yang mewajibkan syarat BPJS Kesehatan yakni mulai dari jual beli tanah, mengurus SIM, STNK , SKCK hingga Haji dan Umrah.Prayogi/Republika

Selasa , 22 Feb 2022, 05:32 WIB

Pengamat: BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah Terlalu Maksa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menanggapi terkait pemerintah yang akan mewajibkan syarat BPJS Kesehatan untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun...

Selasa , 22 Feb 2022, 04:45 WIB

BPJS Kesehatan untuk Syarat Beli Tanah, Politisi PAN: Aneh dan Berlebihan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menanggapi terkait pemerintah yang akan mewajibkan syarat BPJS Kesehatan untuk pendaftaran hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Menurutnya, kebijakan tersebut aneh dan mengada-ada. "Ini kebijakan yang absurd, berlebihan, mengada-ada dan bisa di kategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan," katanya saat dihubungi Republika, Senin (21/2/2022). Kemudian, ia melanjutkan...

Selasa , 22 Feb 2022, 00:10 WIB

#kontroversi-bpjs-kesehatan

Pengamat: BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah Terlalu Maksa

BPJS Kesehatan untuk Syarat Beli Tanah, Politisi PAN: Aneh dan Berlebihan

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah, DPR: Harus Dikaji Ulang

Reaksi Penyelenggara Haji Umroh Soal BPJS Kesehatan Jadi Syarat

Kemenag Masih Kaji Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Haji