Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/4/2024). Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) tersebut divonis hukuman enam tahun, Hukuman ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK.

Rabu , 03 Apr 2024, 19:17 WIB

Hasbi Hasan Dihukum 6 Tahun Penjara, KPK Telaah Kemungkinan Garap Perkara TPPU

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).

Rabu , 03 Apr 2024, 00:59 WIB

KPK Klaim tidak Ada Pelanggaran Etik dalam Laporan Jaksa Peras Saksi

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan sambutan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024). Kegiatan yang diselenggarakan KPK tersebut dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, 2 dan 3 dengan tujuan untuk menyampaikan terkait persoalan dan hambatan KPK dalam pemberantasan korupsi sehingga para pasangan capres dan cawapres tersebut dapat terlibat dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi KPK.

Selasa , 02 Apr 2024, 15:44 WIB

Soal Dugaan Jaksa KPK Peras Saksi Rp 3 M, Ketua KPK: Tidak Ada Kabar Soal Itu

Terdakwa mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makasar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono usai menjalani sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12/2023). Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa Andhi Pramono dalam sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp58,9 miliar dan memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian.

Senin , 01 Apr 2024, 14:30 WIB

Andhi Pramono Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara

Seorang pegawai KPK Yudi Purnomo berjalan keluar sambil membawa peralatan pribadi dari meja kerjanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/9/2021). KPK memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat alih status menjadi ASN per 30 September 2021.

Senin , 01 Apr 2024, 12:47 WIB

Eks Penyidik Desak Transparansi Kasus Jaksa KPK Peras Saksi

Ilustrasi Caleg Terpilih

Sabtu , 30 Mar 2024, 05:06 WIB

KPK Ingatkan Caleg Terpilih Wajib Laporkan LHKPN

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Sabtu , 30 Mar 2024, 03:54 WIB

KPK Terima Rp 40 Juta dari Bendahara Nasdem Terkait Perkara Korupsi Syahrul Yasin Limpo

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

Jumat , 29 Mar 2024, 12:29 WIB

KPK Komitmen Jerat Individu Hingga Korporasi di Kasus LPEI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Kamis , 28 Mar 2024, 19:24 WIB

Ajukan Kasasi, KPK Incar Aset Hasil Transaksi Rafael Alun dan Anak Bos Mayapada

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Rabu , 27 Mar 2024, 20:57 WIB

KPK Tetapkan Bupati Kepulauan Meranti Tersangka TPPU

Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri saat akan menaiki mobil usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023). Firli Bahuri bungkam setelah diperiksa selama 11 jam terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Rabu , 27 Mar 2024, 16:22 WIB

Fase Akhir Penyidikan Firli Bahuri yang Belum Juga Ditahan Hingga Kini

Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri saat akan menaiki mobil usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023). Firli Bahuri bungkam setelah diperiksa selama 11 jam terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Rabu , 27 Mar 2024, 15:42 WIB

Boyamin Ungkap Alasan akan Bubarkan MAKI Jika Firli Bahuri Ditahan

Tersangka Hakim Agung (nonaktif) Gazalba Saleh (tengah) dikawal menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Periksa Dua Hakim Agung MA, KPK Dalami Putusan Perkara KM 50

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/3/2024) merampungkan pemeriksaan terhadap dua Hakim Agung asal Mahkamah Agung (MA), yaitu Desnayeti dan Yohanes Priyana. Keduanya berstatus saksi dalam penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pengurusan perkara di MA dengan tersangka Gazalba Saleh.  "Bertempat di gedung arsip MA RI, Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi...

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memenuhi panggilan KPK. ICW heran Bupati Sidoarjo tidak kunjung menjadi tersangka dalam kasus korupsi BPPD.

Selasa , 26 Mar 2024, 09:19 WIB

ICW Heran Bupati Sidoarjo tak Kunjung Jadi Tersangka di KPK

Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni berjalan ke luar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2024).

Senin , 25 Mar 2024, 14:21 WIB

KPK Usut Kucuran Uang ke Nasdem dari Eks Mentan SYL Lewat Kesaksian Ahmad Sahroni

Tersangka Hakim Agung (nonaktif) Gazalba Saleh (kiri) dikawal menuju ruang konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/11/2023). Gazalba Saleh yang sebelumnya divonis bebas karena tidak terbukti bersalah dalam perkara suap pengurusan perkara kasasi di Mahkamah Agung, kembali ditahan dalam dugaan menerima gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas sejumlah perkara yang ditangnainya di MA pada periode 2018 - 2022 dengan nilai mencapai Rp15 Miliyar, yang telah berubah menjadi berbagai aset Rumah, Tanah dan Mata Uang Asing.

Senin , 25 Mar 2024, 11:19 WIB

Dua Hakim Agung bakal Diperiksa KPK, MA Hormati Proses Hukum

Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Ahad , 24 Mar 2024, 15:34 WIB

KPK Sita 10 Bidang Tanah Milik Gubernur Malut Nonaktif Abdul Gani Kasuba

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni. KPK periksa Bendum Nasdem Ahmad Sahroni dalam kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo hari ini

Jumat , 22 Mar 2024, 09:17 WIB

KPK Periksa Sahroni dalam Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo Hari Ini

Terdakwa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Hasbi Hasan dipidana selam 13 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan. Dalam perkara tersebut, Hasbi Hasan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan hukum telah menerima suap penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.

Kamis , 21 Mar 2024, 16:18 WIB

Ungkit Perkara Firli-Lili Pintauli, Sekretaris MA Nonaktif Sindir Standar Ganda KPK

Terdakwa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut terdakwa Hasbi Hasan dipidana selam 13 tahun dan 8 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp3,88 miliar subsider 3 tahun kurungan. Dalam perkara tersebut, Hasbi Hasan dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan hukum telah menerima suap penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.

Kamis , 21 Mar 2024, 14:01 WIB

Hasbi Hasan Persoalkan Hakim Agung dan Saksi Kunci yang tak Bersaksi di Sidang Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) menerima surat laporan dugaan korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Sri Mulyani melaporkan adanya indikasi dugaan korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI dengan nilai total mencapai Rp2,505 triliun.

Kamis , 21 Mar 2024, 12:05 WIB

MAKI Anggap KPK 'Kebakaran Jenggot' Seusai Sri Mulyani Laporkan Kasus LPEI ke Kejagung

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kiri) menerima surat laporan dugaan korupsi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). Sri Mulyani melaporkan adanya indikasi dugaan korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI dengan nilai total mencapai Rp2,505 triliun.

Rabu , 20 Mar 2024, 22:07 WIB

ICW Minta Kejagung Batasi Diri untuk Melanjutkan Penyelidikan-Penyidikan Korupsi di LPEI

Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, menggelar jumpa pers usai melakukan pertemuan. Dalam pertemuan dibahas dugaan korupsi//fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Rabu , 20 Mar 2024, 17:38 WIB

Pakar: Upaya KPK Usut Kasus LPEI Patut Dicurigai

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City, Yana Mulyana

Rabu , 20 Mar 2024, 16:47 WIB

KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Dishub Bandung Smart City

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai menjalani sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar.

Rabu , 20 Mar 2024, 16:09 WIB

Mengaku Sesak Napas di Rutan KPK, Syahrul Yasin Limpo: Paru-Paru Saya Tinggal Satu

Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, (kiri) dan Nurul Ghufron (kanan) menyampaikan konferensi pers terkait kinerja dan capaian KPK tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Dalam Konferensi pers tersebut, selama tahun 2023 KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi 127 perkara penyelidikan, 161 perkara penyidikan, 129 perkara penuntutan, 126 perkara eksekusi dan 94 perkara inkracht. Selain itu KPK juga melakukan 8 kegiatan tangkap tangan dan 8 tindak pidana pencucian uang yang menyeret sejimlah pejabat publik daerah hingga Menteri sehingga KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp525 miliar.

Rabu , 20 Mar 2024, 15:49 WIB

KPK Sebut Ada Enam Perusahaan Terindikasi Fraud Terkait Perkara LPEI

Bansos (ilustrasi)

Rabu , 20 Mar 2024, 15:44 WIB

Jelang Pilkada, KPK Nilai Perlu Ada Aturan Pelarangan Penyaluran Bansos

Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Alexander Marwata, Nurul Ghufron dan Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri (kiri-kanan) menyampaikan konferensi pers terkait kinerja dan capaian KPK tahun 2023 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Dalam Konferensi pers tersebut, selama tahun 2023 KPK telah melakukan penanganan tindak pidana korupsi 127 perkara penyelidikan, 161 perkara penyidikan, 129 perkara penuntutan, 126 perkara eksekusi dan 94 perkara inkracht. Selain itu KPK juga melakukan 8 kegiatan tangkap tangan dan 8 tindak pidana pencucian uang yang menyeret sejimlah pejabat publik daerah hingga Menteri sehingga KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp525 miliar.

Rabu , 20 Mar 2024, 14:57 WIB

KPK Singgung Urgensi Aturan Larang Tebar Bansos Mendekati Pilkada

Jaksa Agung ST Burhanuddin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, menggelar jumpa pers usai melakukan pertemuan. Dalam pertemuan dibahas dugaan korupsi//fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Rabu , 20 Mar 2024, 09:52 WIB

KPK Sidik Kasus LPEI, Kejagung tak Berwenang Usut Perkara yang Dilaporkan Sri Mulyani?

Kepala pemberitaan KPK Ali Fikri memberikan keterangan pers terkait penetapan dan penahanan dua tersangka baru kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Labuhanbatu, Sumatra Utara yakni anggota DPRD Labuhanbatu Yusrial Suprianto Pasaribu (belakang kiri) dan pihak swasta Wahyu Ramdhani Siregar (belakang kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1/2023). Kasus ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang melibatkan Bupatinya Erik Adtrada Ritonga. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/Spt.

KPK Gali Titipan Paket Pekerjaan di APBD-P dari 4 Anggota DPRD Bandung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menggali keterangan dari empat anggota DPRD Bandung dalam kasus korupsi Bandung Smart City. Mereka dicecar menyangkut titipan paket pekerjaan yang masuk dalam APBD Bandung. "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan berupa titipan paket pekerjaan untuk dimasukkan dalam anggaran APBD perubahan Pemkot Bandung," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam...

Anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Selasa , 19 Mar 2024, 14:38 WIB

Bambang Widjojanto: Penyelesaian Kasus Firli Bahuri Jadi Indikator Pemberantasan Korupsi

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memberikan keterangan usai menyerahkan surat yang ditujukan untuk Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (27/2).

Selasa , 19 Mar 2024, 14:04 WIB

Pascapenetapan 15 Tersangka Pungli Rutan KPK, ICW: Gali Keterlibatan Pihak Lain

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City, Yana Mulyana menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Bandung, Bandung, Jawa Barat

Selasa , 19 Mar 2024, 12:57 WIB

Periksa Empat Anggota DPRD Kasus Bandung Smart City, KPK Gali Soal Titipan Paket Pekerjaan

Sejumlah pegawai rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2024). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 15 pegawainya sendiri sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dalam dugaan pemerasan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan cabang KPK dari tahun 2019-2023 yang mencapai Rp6,3 miliar.

Sabtu , 16 Mar 2024, 11:30 WIB

In Picture: Tutupi Wajah dengan Masker, Ini Penampakan 15 Pegawai KPK yang Ditahan Karena Kasus Pungli

Logo KPK

Jumat , 15 Mar 2024, 21:17 WIB

Vonis Terdakwa Kasus Suap di MA Dinilai Rendah, KPK Ajukan Banding

Terdakwa mantan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo saat menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024). Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Rafael Alun dengan hukuman 14 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider kurungan 3 bulan serta menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp10 miliar karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jumat , 15 Mar 2024, 14:58 WIB

Aset-Aset Rafael Alun dan Istri yang Dirampas untuk Negara

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna

Jumat , 15 Mar 2024, 02:23 WIB

Pemkot Pastikan Layanan Publik Tetap Normal Meski Sekda Kota Bandung Mengundurkan Diri

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Jumat , 15 Mar 2024, 00:15 WIB

KPK Dalami Aliran Uang Hasil Pemerasan Tahanan di Rutan KPK

Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

Kamis , 14 Mar 2024, 21:13 WIB

Pj Wali Kota Bandung Konfirmasi Sekda Ema Sumarna Sudah Ajukan Pengunduran Diri

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna

Kamis , 14 Mar 2024, 20:33 WIB

Kuasa Hukum Sebut Sekda Bandung Ema Sumarna Sudah Ajukan Pengunduran Diri

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna

Kamis , 14 Mar 2024, 18:40 WIB

Ema Sumarna Sudah Ajukan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Sekda Kota Bandung

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

Kamis , 14 Mar 2024, 16:54 WIB

Sekjen DPR Indra Iskandar Irit Bicara Seusai Diperiksa KPK

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna

Kamis , 14 Mar 2024, 16:00 WIB

Ini Respons Ketua DPRD Kota Bandung Soal KPK Periksa Beberapa Anggota Dewan

Prev Next