#kriminalisasi

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)

Senin , 16 Dec 2024, 08:37 WIB

ADPMET Sebut Penggiat BUMD Migas Khawatir dengan Potensi Kriminalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) telah digelar belum lama ini di Kuta, Bali. Kegiatan tersebut, menjadi momentum penting bagi penggiat Badan...

Kawasan Kota Tua, Jakarta. Dahulu, ini adalah Balai Kota Batavia pada masa kolonial Belanda.

Selasa , 30 Jul 2024, 21:33 WIB

Senarai Pengadilan Rekayasa di Batavia

Oleh: Alwi Shahab*) Hanya beberapa menit memasuki sel penjara bawah tanah di gedung Museum Sejarah Jakarta di Jalan Taman Fataillah No 1, Jakarta Barat, saya ingin cepat-cepat keluar. Sel itu bukan saja gelap, lembab, dan panas, tetapi juga tidak berventilasi. Penjara inilah yang selama ratusan tahun, pada masa kolonial, selalu...

Ahad , 04 Jun 2023, 10:40 WIB

Diperkarakan, Denny Indrayana Siap Lawan Jika Kasus Bergeser ke Kriminalisasi Sikap Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, bersuara setelah...

Kamis , 16 Sep 2021, 13:25 WIB

Anita Wahid: Kekuatan Kritis Justru Dikucilkan dan Dilarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Public Virtue Research Institute...

Selasa , 16 Feb 2021, 13:44 WIB

Wacana Revisi UU ITE, DPR Dulu tak Kompak Hapus Pasal Karet

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Febrianto Adi Saputro, Zainur...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai memenuhi undangan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi terkait terkait kerumunan massa di rumah Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Prayogi/Republika.

Jumat , 20 Nov 2020, 08:37 WIB

Polisi akan Kriminalisasi Anies? Ini Kata Polda Metro Jaya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersiap memberikan keterangan usai memenuhi undangan klarifikasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi terkait terkait kerumunan massa di rumah Habib Rizieq Shihab (HRS) di Petamburan, Jakarta Pusat, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Prayogi/Republika.

Rabu , 18 Nov 2020, 21:06 WIB

Polisi: Undangan Klarifikasi Anies Bukan Kriminalisasi

Rabu , 06 Nov 2019, 08:03 WIB

Kapolri Baru dan Darurat Demokrasi

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo

Rabu , 15 May 2019, 09:24 WIB

Pihak yang Merasa Dikriminalisasi Bisa Ajukan Praperadilan

Selasa , 06 Jun 2017, 21:38 WIB

Diduga Hina Pemerintah di Medsos, Prof Tamim Ditangkap

Kamis , 01 Jun 2017, 17:16 WIB

Polisi Tangkap Lagi Penulis Status Medsos Soal Kapolri

Puluhan personel Pol PP dan pasukan oranye saat persiapan penggusuran sejumlah lahan di Pulau Pari, Senin (5/9).

Selasa , 14 Mar 2017, 06:07 WIB

Reklamasi Teluk Jakarta dan Absurditas Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Rabu , 04 Jan 2017, 20:01 WIB

Ahmad Dhani: Tidak Ada 'Bangkai' di Antara Saya dan Bu Rachma

Sabtu , 24 Dec 2016, 23:05 WIB

Forum Jurnalis Muslim Tolak Kriminalisasi Wartawan

Ahad , 22 Nov 2015, 17:55 WIB

Seorang Warga Korea Ditusuk Orang Tak Dikenal

Selasa , 17 Nov 2015, 02:20 WIB

Pencuri Motor Tertangkap Curi Burung di Lokalisasi

Jumat , 04 Sep 2015, 03:14 WIB

Pemerintah akan Perkuat Perlindungan Kriminalisasi Pejabat

Fadli Zon: Perpres Antikriminalisasi Pejabat Masuk Akal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera merancang Peraturan Presiden (Perpres) turunan dari Undang-Undang No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan Perpres itu, akan ada aturan yang melindungi pejabat negara dari tuntutan pidana atas terobosan kebijakan (diskresi) yang dilakukannya. Alasannya, cukup banyak pejabat di daerah yang kurang optimal dalam menggunakan dana dari pusat. Mereka takut menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk proyek...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Rabu (24/6).

Rabu , 24 Jun 2015, 17:26 WIB

Abraham Samad Tegaskan Dirinya Dikriminalisasi

Penyidik KPK, Novel Baswedan, bersama sejumlah tim kuasa hukumnya usai mendandatangani surat berita acara penangguhan penahanan di Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (2/5).

Sabtu , 02 May 2015, 19:00 WIB

Usai Pertemuan KPK-Polri, Novel Tetap Sebut Ada Upaya Kriminalisasi

Wakil Ketua KPK non aktif Bambang Widjojanto berjalan keluar usai melakukan pertemuan di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/3).

Senin , 20 Apr 2015, 19:12 WIB

Soal Kasus BW, Kapolri Serahkan ke Bareskrim

Kepala SMAN 3 Jakarta Retno Listyarti (kiri)

Rabu , 11 Mar 2015, 19:09 WIB

Tokoh Masyarakat Dukung Pembebasan Kepala SMAN 3 Jakarta dari Kriminalisasi

Selasa , 10 Mar 2015, 23:31 WIB

JK Minta KPK Tak Sewenang-Wenang

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana diserbu wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/2).

Selasa , 10 Mar 2015, 19:25 WIB

Penggunaan Kata Kriminalisasi Dinilai Kurang Tepat

Senin , 09 Mar 2015, 19:03 WIB

JK Bantah Setuju Kriminalisasi KPK

Sabtu , 07 Mar 2015, 13:42 WIB

JK Minta Semua Sportif Jalani Proses Hukum

Senin , 09 Feb 2015, 08:01 WIB

Kriminalisasi Tiada Henti

Jumat , 06 Feb 2015, 18:17 WIB

Kriminalisasi Samad Diduga Karena tak Mau Barter Kasus

Senin , 02 Feb 2015, 19:51 WIB

Kisruk KPK-Polri, Pembuktian Jokowi Bukan Presiden Boneka

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berjalan saat tiba memenuhi undangan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Jakarta, Selasa (27/1).(Republika/ Tahta Aidilla)

Jumat , 30 Jan 2015, 20:08 WIB

Komnas HAM Kantongi Bukti Dugaan Kriminalisasi BW

Rabu , 11 Jun 2014, 17:02 WIB

Kriminalisasi Pecandu Narkoba Dapat Timbulkan Masalah Baru

Selasa , 25 Mar 2014, 18:28 WIB

Kriminalisasi Pemberian FPJP Dapat Kurangi Kemampuan Otoritas Merespons Krisis

Ahad , 26 Jan 2014, 20:01 WIB

Kriminalisasi Kontrak Migas Hambat Investasi

Selasa , 14 Jan 2014, 05:31 WIB

Kriminalisasi Penegak Hukum Harus Ditindak Tegas

Gedung JAM Pidsus Kejaksaan Agung di Jakarta.

DPR Desak Kejagung tak Kriminalkan Kasus Perdata

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi III DPR mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi seiring banyaknya pengaduan dari masyarakat terhadap korps penuntut umum tersebut."Yang pasti kami sudah mendengar banyak penyimpangan dan kesalahan mendasar dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Kejagung," kata Ketua Komisi III DPR,'' I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Senin.Dikatakannya pengaduan terbanyak terkait dengan kasus perdata yang dipaksa dikriminalkan...

Senin , 29 Oct 2012, 12:04 WIB