Ahad , 07 Sep 2014, 14:30 WIB

UU MD3 Tabrak Moralitas Hukum

JAKARTA -Penerapan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DRPD (UU MD3) pasal pemilihan pimpinan DPR dinilai bermasalah dalam moralitas hukum. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebut pengesahan UU MD3...