![Kontroversi Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah (PAD).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/kontroversi-omnibus-law-_200125063256-267.jpg)
Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB
Rabu , 30 Sep 2020, 05:10 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan beberapa hal yang ditolak dari hasil pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh Panja...
Jumat , 21 Feb 2020, 07:16 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan alasan dirinya mendukung pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu memungkinkan ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Menurutnya, hal itu penting untuk menjawab masukan dari masyarakat khususnya pelaku usaha terkait sulitnya memperoleh sertifikasi halal. "Mereka semua sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat halal...
Jumat , 21 Feb 2020, 07:09 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyinggung...
Jumat , 21 Feb 2020, 07:04 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR...
Jumat , 21 Feb 2020, 04:36 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, Draf RUU Cipta Kerja BAB XIII tentang ketentuan lain-lain Pasal...
Jumat , 21 Feb 2020, 04:26 WIB