
Ahad , 04 Oct 2020, 11:41 WIB
Wakil Ketua DPR Klaim RUU Ciptaker Bantu Pelaku UMKM

Ahad , 04 Oct 2020, 05:08 WIB
FPKS DPR Tolak RUU Ciptaker Jadi UU

Kamis , 01 Oct 2020, 00:56 WIB
Puan: Jangan Ada Pihak Dirugikan dari RUU Ciptaker

Rabu , 30 Sep 2020, 19:28 WIB
Dasco: DPR Tampung Masukan Buruh

Rabu , 30 Sep 2020, 18:46 WIB
RUU Cipta Kerja Masuk Pembahasan Tim Perumus

Selasa , 29 Sep 2020, 07:11 WIB
Ancam Gelar Aksi, Buruh Diimbau Pehatikan Protokol Covid 19
Senin , 28 Sep 2020, 22:53 WIB
RUU Cipta Kerja Permudah Bentuk Lembaga Pemeriksa Halal
Senin , 28 Sep 2020, 09:49 WIB
Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Nasional

Senin , 28 Sep 2020, 07:07 WIB
Panja RUU Cipta Kerja: Yang Kejar Tayang Siapa?

Senin , 28 Sep 2020, 06:26 WIB
Arteria Nilai RUU Ciptaker Memberatkan Buruh
Senin , 28 Sep 2020, 02:01 WIB
RUU Cipta Kerja Sepakati Hapuskan Upah Minimum Sektoral

Ahad , 27 Sep 2020, 14:21 WIB
Panja RUU Cipta Kerja: Demonstrasi Hak Konstitusional Warga
Alasan Politikus PDIP Dukung Aturan Halal dalam Omnibus Law
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan alasan dirinya mendukung pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu memungkinkan ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Menurutnya, hal itu penting untuk menjawab masukan dari masyarakat khususnya pelaku usaha terkait sulitnya memperoleh sertifikasi halal. "Mereka semua sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat halal...