Ilustrasi Omnibus Law Halal. Pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) memungkinkan ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan sertifikasi halal.

Alasan Politikus PDIP Dukung Aturan Halal dalam Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan alasan dirinya mendukung pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu memungkinkan ormas Islam yang berbadan hukum bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Menurutnya, hal itu penting untuk menjawab masukan dari masyarakat khususnya pelaku usaha terkait sulitnya memperoleh sertifikasi halal. "Mereka semua sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat halal...