Sabtu , 15 Nov 2014, 02:02 WIB

Keinginan Revisi Hak Berpendapat DPR, Bentuk Otoritarian Lunak?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berharap keinginan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk merevisi bahkan menghapus hak pendapat DPR dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)...