#pasal-aborsi-uu-tpks

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga (kedua kiri) menyerahkan laporan pandangan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel (kiri) dan Lodewijk F Paulus kedua kanan) saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Dalam rapat paripurna tersebut DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

Senin , 02 May 2022, 22:02 WIB

Pasal Pemerkosaan dalam RKUHP Harus Sejalan UU TPKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sah, maka selanjutnya diperlukan keselarasan isinya dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

Rapat Paripurna DPR tersebut secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang.

Jumat , 15 Apr 2022, 02:47 WIB

Puan Dorong Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Puan pun meminta masyarakat untuk ikut mengawal implementasi UU TPSK. Agar bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual, Puan juga mendorong agar pemerintah segera...

close ×