#payung-hukum-kis

Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut dan Kartu Indonesia Pintar di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). (Republika/ Yasin Habibi)

Sabtu , 08 Nov 2014, 18:47 WIB

Kartu Sakti Jokowi Dinilai tak Perlu Pengesahan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Hanura di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Syarifudin Sudding, mengatakan peluncuran tiga kartu sakti Jokowi tidak perlu melalui pengesahan dari DPR. Hal itu karena...

Sabtu , 08 Nov 2014, 18:17 WIB

Hanura: KIS Lebih Mudah Diakses Dibanding BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Hanura Syarifudin Sudding, mengatakan anggaran untuk tiga kartu program Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah ada di masing-masing kementerian. Dijelaskannya, KIS merupakan program kelanjutan dari BPJS."Anggarannya dari BPJS. Dulu BPJS, sekarang KIS, KIP dan KKS," kata Sudding kepada Republika Online (ROL), Sabtu (8/11). Ketika...

Kamis , 06 Nov 2014, 17:38 WIB

#payung-hukum-kis

Kartu Sakti Jokowi Dinilai tak Perlu Pengesahan DPR

Hanura: KIS Lebih Mudah Diakses Dibanding BPJS

PDIP: Belum Ada Uang APBN yang Digunakan untuk KIS dan KIP

Fahri Ingatkan Niat Baik Jokowi Malah Bisa Berujung Masuk Bui

DPR akan Evaluasi KIP dan KIP Jokowi

Puan Akui Tiga Kartu Jokowi Belum Ada Payung Hukumnya