#pbjt

Pekerja membersihkan layar televisi di Inul Vizta, Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Pemerintah menetapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tarif PBJT tersebut dikhususkan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan spa.

Rabu , 31 Jan 2024, 14:07 WIB

GIPI: Pengajuan Yudisial Pajak Hiburan Dilakukan Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa pengajuan yudisial (judicial review) soal pajak hiburan dilakukan pada pekan depan. “Saya rasa minggu ini tidak terkejar, mungkin awal minggu...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sabtu , 20 Jan 2024, 12:02 WIB

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Bagi Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tujuannya yakni mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah agar adil, selaras, serta akuntabel, sekaligus memperkuat perekonomian daerah.Ketentuan lebih lanjut dari UU...

close ×