Ahad , 28 Jun 2015, 12:01 WIB

DPR: Kewenangan Penyadapan KPK tak Maksimal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengaku mendukung pemberian kewenangan penyadapan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. Menurutnya upaya ini bisa...

Kamis , 25 Jun 2015, 16:49 WIB

Pengamat: Kewenangan Menyadap KPK Perlu Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dan tata negara Irman Putra Sidin mengatakan terkait revisi Undang-Undang KPK, memang perlu direvisi. Dan prinsip revisinya harus mencegah kekuasaan untuk bertindak subjektif."Misalnya menyadap, tanpa perlu kontrol lembaga lain. Hanya dengan penyelidikan saja," kata Irnman pada Republika, Kamis (25/6). Ia mengaku soal penyadapan ini memang perlu direvisi.Seperti diketahui, DPR resmi melakukan perombakan Prolegnas 2015....