#persoalan-ppdb

Sejumlah aktivis dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia berjalan sambil membentangkan spanduk dan poster saat aksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (7/7/2024). Mereka menyerukan agar sekolah negeri dan swasta bebas biaya, tidak ada jual beli bangku sekolah, dan mendesak perubahan sistem dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ahad , 07 Jul 2024, 16:00 WIB

In Picture: Aktivis Pendidikan Gelar Demo, Desak Perubahan Sistem PPDB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia berjalan sambil membentangkan spanduk dan poster saat aksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad...

Calon siswa didampingi orang tuanya menyiapkan berkas persyaratan calon peserta didik baru saat daftar ulang di SMA Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (3/7/2024). Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mengumumkan hasil penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 1 Julli 2024 dan bagi siswa yang lolos seleksi PPDB melakukan daftar ulang calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK Tahun Pelajaran 2024/2025 yang berlangsung pada 2 – 4 Juli 2024.

Jumat , 05 Jul 2024, 15:26 WIB

Temuan Masalah PPDB 2024 Versi Ombudsman, dari Rombel Hingga Nilai Hafalan Alquran

REPUBLIKA.CO.ID, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais memaparkan temuan sementara berbagai permasalahan yang dinilai cukup menonjol terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 di 10 provinsi. Menurut Ombudsman, masalah-masalah klasik di PPDB masih ditemukan. "Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya 'Apakah tidak ada temuan semua provinsi?' Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup...

Selasa , 05 Sep 2023, 20:15 WIB

#persoalan-ppdb

In Picture: Aktivis Pendidikan Gelar Demo, Desak Perubahan Sistem PPDB

Temuan Masalah PPDB 2024 Versi Ombudsman, dari Rombel Hingga Nilai Hafalan Alquran

Ombudsman: Perketat Pengawasan PPDB

Ombudsman Minta Kepala Daerah dan Inspektorat Daerah Perketat Pengawasan Masalah PPDB

'Persoalan PPDB Cermin Tata Kelola yang Kurang Baik'