#petisi-tolak-pemindahan-ikn

Sejumlah warga mengunjungi lokasi yang rencananya akan dibangun Istana Negara di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Dalam Pasal 6 UU IKN telah diatur mengenai cakupan wilayah IKN yang meliputi daratan seluas 256.142 hektare serta wilayah perairan laut dengan luas 68.189 hektare dan luas wilayah darat IKN Nusantara dari 56.180 hektare kawasan IKN Nusantara dan 199.962 kawasan pengembangan.

Selasa , 08 Feb 2022, 19:49 WIB

Din Syamsuddin: Gugatan UU IKN Tunggu Diundangkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin, bakal mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Gugatan akan ia ajukan setelah UU IKN resmi ditandatangani...

Suasana kawasan yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Ahad (6/2/2022). Dalam Pasal 6 UU IKN telah diatur mengenai cakupan wilayah IKN yang meliputi daratan seluas 256.142 hektare serta wilayah perairan laut dengan luas 68.189 hektare dan luas wilayah darat IKN Nusantara dari 56.180 hektare kawasan IKN Nusantara dan 199.962 kawasan pengembangan.

Selasa , 08 Feb 2022, 18:25 WIB

Penolakan Terhadap Pemindahan IKN yang Terus Bergulir

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, AntaraPenolakan terhadap rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan terus bermunculan. Kali ini penolakan tersebut muncul lewat petisi berjudul 'Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota Negara'. Petisi tersebut diinisiasi oleh sebanyak 45 tokoh dan digalang melalui situs Change.org. Dalam keterangannya para inisiator menilai pemindahan ibu kota tersebut tidak...

close ×