#polemik-donasi-act

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22).Prayogi/Republika

Jumat , 08 Jul 2022, 14:20 WIB

Densus 88 Diminta Telusuri Aliran Dana ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi),Edi Hasibuan, mengatakan, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri harus menelusuri dugaan aliran dana yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Terutama...

Wali Kota Bandung Yana Mulyana memerintahkan dinas sosial untuk menghentikan aktivitas lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Jumat , 08 Jul 2022, 13:41 WIB

Wali Kota Bandung Perintahkan Dinsos Hentikan Aktivitas ACT

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Yana Mulyana memerintahkan dinas sosial untuk menghentikan aktivitas lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kebijakan tersebut dilakukan pasca-Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin pengumpulan donasi dan barang terhadap ACT. "Kalau ada kantor di Bandung itu tugasnya dinsos juga ikut menutup kegiatan itu," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jumat (8/7/2022). Ia menuturkan pihaknya akan mengikuti kebijakan...

Jumat , 08 Jul 2022, 11:37 WIB

Mantan Presiden ACT Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin...

Jumat , 08 Jul 2022, 08:45 WIB

MUI Nilai ACT Perlu Dievaluasi Tapi tidak Dimatikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua MUI bidang Halal dan Ekonomi Syariah,...

Jumat , 08 Jul 2022, 07:39 WIB

Kantor ACT di Bandar Lampung dan Kota Metro Ditutup

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dampak dari dicabutnya surat izin dari...

Kamis , 07 Jul 2022, 23:53 WIB

Ketua MUI: Kami Dukung Bersih-Bersih di ACT, tapi Jangan Dimatikan

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT). ACT Palembang masih salurkan donasi yang terkumpul sebelum izinnya dicabut. Ilustrasi.

Kamis , 07 Jul 2022, 23:34 WIB

Izin Sudah Dicabut Kemensos, ACT di Palembang Masih Lakukan Aktivitas Sosial

Menteri Koordinator Bidang Politiki, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Kamis , 07 Jul 2022, 21:06 WIB

Mahfud: Aneh, Jika Aparat Menindak Indikasi Pidana Seperti oleh ICT Ada yang Ribut

Kamis , 07 Jul 2022, 20:24 WIB

Kemensos: ACT tak Mungkin tidak Tahu Aturan 10 Persen

Kamis , 07 Jul 2022, 20:02 WIB

Mengelola Dana Umat Butuh Kehati-hatian dan Mawas Diri

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Ratusan rekening terkait ACT sudah diblokir PPATK hingga Kamis (7/7/2022) malam.

Kamis , 07 Jul 2022, 19:22 WIB

Rekening ACT yang Diblokir PPATK Bertambah Hingga Ratusan

Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengatakan jangan gebyah uyah kasus ACT dengan umat Islam

Kamis , 07 Jul 2022, 18:29 WIB

Kasus ACT, Dradjad: Jangan Ikuti Buzzers

Kamis , 07 Jul 2022, 17:48 WIB

Dinsos Imbau Warga Sumsel Setop Dulu Donasi Lewat ACT

Ilustrasi. Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan, pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) tak bisa dibatalkan.

Kamis , 07 Jul 2022, 15:08 WIB

Kemensos: Pencabutan Izin ACT tak Bisa Dibatalkan, Harus Ajukan Izin Baru

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta. Kemensos sejak Rabu (6/7/2022) mencabut izin penyelenggaraan pemungutan uang dan barang oleh ACT.

Kamis , 07 Jul 2022, 14:33 WIB

Menakar Peluang Menjerat ACT Secara Pidana

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Dalam konferensi tersebut PPATK mengklaim telah memblokir sementara 60 rekening atas nama yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai upaya antisipasi terjadinya transaksi aliran dana saat proses pengkajian. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 07 Jul 2022, 13:31 WIB

PPATK Ogah Beraudiensi dengan ACT Soal Pemblokiran Rekening

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), ilustrasi

Kamis , 07 Jul 2022, 13:21 WIB

Pemprov Jabar Minta Kabupaten/Kota Tutup Semua Kantor ACT

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

DKI Jakarta Evaluasi Izin ACT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi nonprofit, Aksi Cepat Tanggap (ACT) setelah ada dugaan penyelewengan donasi dana umat. "Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/7/2022). Adapun SKPD yang sedang proses evaluasi izin ACT, lanjut...

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.

Kamis , 07 Jul 2022, 08:58 WIB

Ada Apa dengan ACT: Kok yang Dibunuh Pemerintah Lembaganya?

Kamis , 07 Jul 2022, 05:02 WIB

ACT Taati Keputusan Soal Pencabutan Izin Mengumpulkan Donasi

Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/22). Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni menegaskan pihaknya tidak terlibat penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kamis , 07 Jul 2022, 04:35 WIB

Koperasi Warteg Tegaskan Tak Terlibat Penggalangan Dana oleh ACT

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tentang kasus dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). (ilustrasi).

Kamis , 07 Jul 2022, 03:50 WIB

Wakil Ketua DPR Minta Publik Tak Berspekulasi di Kasus ACT, Serahkan ke Aparat Berwenang

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Kamis , 07 Jul 2022, 03:24 WIB

Soal ACT, Legislator: Tidak Teratur Tata Kelola Keuangannya

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) bersama Plt Sekretaris Utama PPATK Zainal Mutaqin (kanan) saat menyampaikan keterangan pers terkait dugaan aliran dana terlarang yang dilakukan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Kamis , 07 Jul 2022, 02:47 WIB

Ini Penelusuran PPATK Soal Aliran Dana ACT

Presiden ACT Ibnu Khajar memberikan keterangan terkait tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Tim Legal yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh kemensos tersebut terlalu reaktif karena seharusnya proses yang harus dilakukan secara bertahap. Prayogi/Republika

Rabu , 06 Jul 2022, 23:35 WIB

In Picture: ACT Akan Ajukan Permohonan Pembatalan Pencabutan Izin

Presiden ACT Ibnu Khajar meberi salam usai memberikan keterangan terkait tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada yayasan ACT di Kantor ACT, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Tim Legal yayasan ACT menilai keputusan pencabutan izin yang dilakukan oleh kemensos tersebut terlalu reaktif karena seharusnya proses yang harus dilakukan secara bertahap.

Rabu , 06 Jul 2022, 20:29 WIB

ACT akan Ajukan Permohonan Pembatalan Pencabutan Izin Pengumpulan Uang dan Barang

Ilustrasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan, rencana kolaborasi penyaluran daging kurban kemasan dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun ini baru sebatas undangan.

Rabu , 06 Jul 2022, 20:21 WIB

DKI Jelaskan Rencana Kolaborasi Penyaluran Daging Qurban dengan ACT

Rabu , 06 Jul 2022, 19:48 WIB

Dinsos Setop Aktivitas Pengumpulan Dana ACT di NTB

Rabu , 06 Jul 2022, 19:40 WIB

ACT akan Minta Audiensi PPATK Terkait Rekening yang Diblokir

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Rabu , 06 Jul 2022, 19:02 WIB

Berkaca dari Kasus ACT, DPR Nilai Perlunya UU Penggalangan Dana Publik

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar

Rabu , 06 Jul 2022, 18:53 WIB

Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Ini Tanggapan ACT

Suasana kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7/2022). Pasca merebaknya isu dugaan penyalahgunaan dana donasi yang dikelola lembaga filantropi ACT tersebut berdampak pada penurunan donatur untuk berdonasi dan sumbangan hewan kurban yang menurun mencapai 40 persen serta aktivitas perkantoran terpantau sepi.

Rabu , 06 Jul 2022, 18:23 WIB

Aliran Dana ACT Capai Rp 1 Triliun Hingga Dugaan Mengalir ke Aksi Terorisme

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengaku kaget dengan keputusan Kemensos mencabut izin ACT.

Rabu , 06 Jul 2022, 18:09 WIB

ACT Pertanyakan Keputusan Kemensos Mencabut Izin PUB

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Rabu , 06 Jul 2022, 17:40 WIB

Wagub DKI Bantah Ada Kerja Sama Penyaluran Daging Qurban dengan ACT

Dinsos: Kantor ACT di Bandung Belum Miliki Izin Kumpulkan Donasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung menyatakan lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) belum memiliki izin untuk beroperasi menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang (PUB) atau donasi. Kantor ACT di Kota Bandung berada di Jalan Lodaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya Kementerian Sosial mencabut izin ACT terkait adanya dugaan pelanggaran. "Jadi (ACT) belum pernah melakukan pengurusan izin karena persyaratan...

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022). Rapat kerja tersebut beragendakan pembahasan kinerja PPATK.

Rabu , 06 Jul 2022, 16:29 WIB