Selasa , 19 Jun 2018, 17:34 WIB

Istana: Urungkan Niat DPR Gunakan Hak Angket Iriawan

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mocthar Ngabalin turut menanggapi rencana DPR yang akan mengajukan hak interplasi dan hak angket. Terutama, dalam kaitan pengangkatan...

Senin , 18 Jun 2018, 21:29 WIB

'Kepentingan Pemerintah Diakomodasi Lewat Plt Gubernur'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah kembali menuai polemik. Yaitu,  dengan mengangkat perwira aktif polisi sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur di Jawa Barat. Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai pengangkatan perwira polisi sebagai pejabat gubernur Jabar ini telah menjadi kontroversi baru. Sebab menurutnya, pemerintah dalam hal ini Mendagri Tjahjo Kumolo seperti tidak peduli pada protes masyarakat menolak...