#pp

Kamis , 16 Jan 2025, 12:05 WIB

Ini Instruksi Hercules ke Anak Buahnya Usai Bentrok GRIB dan Pemuda Pancasila di Blora

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall atau lebih dikenal dengan nama Hercules, telah memerintahkan para anggotanya agar tak terprovokasi peristiwa...

Warga membuat kerajinan dari bahan baku sampah plastik.

Kamis , 25 Apr 2024, 15:09 WIB

Catat, Impor Bahan Baku Plastik tak Perlu Pertimbangan Teknis dari Kemenperin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengambil langkah guna menanggapi berbagak isu yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Salah satunya melalui pemberlakuan peraturan terbaru mengenai kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga telah menuntaskan sejumlah regulasi teknis agar...

Jumat , 22 Mar 2024, 07:12 WIB

Persiapan LPS Sebagai Penyelenggara Program Penjaminan Polis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan kesiapannya...

Kamis , 11 Jan 2024, 19:20 WIB

BUMN Karya Garap Perkeretaapian Filipina, Erick Thohir: Bukti Kepercayaan Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)...

Ahad , 06 Aug 2023, 09:30 WIB

Muscab Ke-XIV, MPC PP Jaksel Bertekad Berdikari Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP)...

PT PP (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Publik 2022 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Perseroan berhasil naik kelas dari Cukup Informatif menjadi Informatif.

Kamis , 15 Dec 2022, 23:57 WIB

Naik Kelas, PP Jadi Perusahaan Kategori Informatif

Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak seksi II di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (19/1/2022).

Jumat , 23 Sep 2022, 18:13 WIB

PP Yakin Proyek Tol Semarang-Demak Tuntas Akhir 2022

Selasa , 31 May 2022, 18:50 WIB

Asal Demokratis, Pengisian Pj Kepala Daerah Dinilai tidak Perlu PP

Polisi tetapkan 15 anggota ormas pemuda pancasila sebagai tersangka dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.

Jumat , 26 Nov 2021, 16:31 WIB

15 Anggota Ormas Pemuda Pancasila Jadi Tersangka

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, total pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan lembaga baru mencapai 37,6 persen.

Jumat , 20 Nov 2020, 11:53 WIB

Kemenkeu Paparkan Alasan PMN Baru Cair 37,6 Persen

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah berinisiatif mengakhiri polemik Undang-undang Cipta Kerja dengan segera merancang dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut undang-undang tersebut.

Senin , 12 Oct 2020, 16:20 WIB

MPR: Atasi Polemik UU Cipta Kerja, Segera Terbitkan PP

Ahad , 17 Nov 2019, 21:11 WIB

Dua Ormas Bentrok di Bekasi, Satu Anggota Terluka

Sabtu , 17 Nov 2018, 06:43 WIB

Politikus PPP Anggap PSI Gagal Paham Soal UU

Pemandangan di kawasan Pantai Seger, Mandalika, Lombok. (Republika/Wihdan Hidayat)

Jumat , 27 Jan 2017, 05:17 WIB

PP Diajak Kerja Sama Bangun Hotel Bintang Lima di KEK Mandalika

Minister of State Enterprises (BUMN) Rini Soemarno.

Jumat , 30 Sep 2016, 00:21 WIB

Minister forms synergy among five state companies

Direktur Utama PLN Sofyan Basir bersama sejumlah pejabat negara termasuk presiden Joko Widodo di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) Pesanggaran Bali

Kamis , 23 Jun 2016, 19:26 WIB

PT PP Dukung PLN Garap Proyek Pengadaan Listrik 35 Ribu MW

Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) & HUT Pemuda Pancasila Ke-56 di Jakarta, Jumat (13/11).

Jumat , 13 Nov 2015, 19:02 WIB

Menko Polhukam Minta PP Cegah Disintegrasi Bangsa

Jokowi Diminta Revisi PP dan Permen Soal Izin Pemanfaatan Hutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penegakan hukum dan kepastian hukum di sektor kehutanan sudah saatnya menjadi prioritas utama Pemerintahan Joko Widodo. Untuk itu presiden melalui Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera merivisi atau mencabut beberapa peraturan menteri (Permen) dan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menutup celah korupsi yang dilakukan pemerintah daerah.Menurut Divisi monitoring Hukum dan Peradilan ICW...

Rabu , 20 Aug 2014, 18:54 WIB

Dokter: Peraturan Aborsi Harus Ketat

Selasa , 19 Aug 2014, 21:03 WIB

Soal 'PP Aborsi', Menkes: Dokter Harus Tunduk pada Undang-Undang

Selasa , 19 Aug 2014, 20:41 WIB

Kemenkes: Prinsip Hukum 'PP Aborsi' Sudah Benar

Selasa , 19 Aug 2014, 20:33 WIB

Menkes: Sebagai Katolik, Saya Tidak Akan Melakukan Aborsi

Jumat , 15 Aug 2014, 18:27 WIB

'Aborsi Akibat Perkosaan di Luar Wewenang Dokter'

Jumat , 15 Aug 2014, 18:16 WIB

'Bayi Tak Tanggung Dosa Akibat Perkosaan'

Jumat , 15 Aug 2014, 17:51 WIB

IDI Takkan Pakai Pasal Akibat Perkosaan

Kamis , 14 Aug 2014, 17:01 WIB

Soal PP Aborsi, Masyarakat Diminta Uji Materi UU Kesehatan

Kamis , 14 Aug 2014, 16:31 WIB

IDI Menolak PP Aborsi

Rabu , 13 Aug 2014, 19:46 WIB

'Korban Perkosaan Boleh Aborsi Maksimal 40 Hari Usai Haid'

Senin , 24 Mar 2014, 19:45 WIB

Aturan Pungutan OJK ke Perbankan April Ini Selesai

Kamis , 19 Dec 2013, 10:24 WIB

Dana Desa Cair Setelah PP Selesai

Kamis , 21 Nov 2013, 11:08 WIB

Citilink Beri Diskon 10 Persen untuk Tiket Makassar-Jakarta PP

Rabu , 23 Oct 2013, 15:51 WIB

Anak Usaha PP Garap Lahan Tidur Milik Dua BUMN

Ahad , 25 Aug 2013, 22:39 WIB

Kantor Pemuda Pancasila Bekasi Diserang Massa FBR

Senin , 20 May 2013, 09:47 WIB

Inilah Senjata Ampuh Tangkal Pidana Pajak

PP Pertimbangkan Penerbitan Sukuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pembangunan Perumahan (PTPP) menyatakan perseroan masih mengkaji penerbitan surat utang (obligasi) berbasis syariah atau sukuk. Perseroan masih fokus dalam penerbitan obligasi berkelanjutan yang beru saja diterbitkan."Kami belum mempelajari secara mendalam untuk sukuk," kata Sekretaris Perusahaan Betty Ariana di Jakarta, Rabu (13/2).Saat ini perseroan masih fokus dalam penerbitan obligasi yang baru Rp 700 miliar. Obligasi ini...

Ahad , 16 Dec 2012, 15:09 WIB