#pungli-sertifikasi-halal

Warga melakukan konsultasi sertifikasi halal di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin (17/2/2025). Layanan pengurusan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk memenuhi standar jaminan halal bagi semua pelaku usaha baik sekala besar atau UMKM. Sementara, menurut Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMKM seperti warung makan dan warteg senilai Rp1 juta. Oleh Karena itu, Pemerintah mewajibkan bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintahn (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Selasa , 18 Feb 2025, 06:05 WIB

Marak Calo Halal, Indonesia Halal Watch: BPJPH Harus Tiadakan Peluang Pihak Ketiga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah buka suara terkait maraknya calo dalam kepengurusan sertifikat halal. Menurut dia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus meniadakan peluang...

Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI) Elvina A Rahayu (kiri)

Jumat , 14 Feb 2025, 16:09 WIB

Babe Haikal Tuding Masih Ada Oknum LPH Pungli, ALPHI Minta Sebut Siapa yang Terlibat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI) Elvina A Rahayu buka suara terkait tudingan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M Haikal Hassan terkait adanya pungutan liar yang dilakukan oknum LPH. Alvina meminta jika memang ada oknum yang melakukan pungli harus jelas siapa LPH yang terlibat. Alvina mengungkapkan, kejelasan tersebut penting agar tidak ada tudingan yang...

Jumat , 14 Feb 2025, 13:52 WIB

ALPHI Akui Biaya Sertifikasi Halal Bisa Mencapai Ratusan Juta Rupiah, Begini Penjelasannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI), Elvina A...

close ×