Ahad , 13 Aug 2017, 09:18 WIB

Djan Faridz Minta Menkumham Eksekusi Putusan MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk patuh terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504K/TUN/2015 terkait dualisme kepemimpinan...

Rabu , 19 Oct 2016, 20:38 WIB

Soal Dualisme PPP, Pakar: Kemenkumham Harusnya Ikuti Putusan MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Budi Darmono menyatakan seharusnya Kementerian Hukum dan HAM menuruti hasil putusan Mahkamah Agung yang mengesahkan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. Budi menilai Kemenkumham sejak adanya putusan MA yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz harus sudah mengakui kepengurusan PPP kubu Djan tersebut dengan mengeluarkan surat keputusannya. "Kemenkumham ini terlalu banyak nuansa politiknya....