Advertisement
#putusan-mk-presidential-threshold
Selasa , 07 Jan 2025, 20:16 WIB
Pemerintah Janji Patuhi MK Saat Revisi UU Pilkada
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan revisi Undang-Undang Pemilu wajib berpatokan pada rekayasa konstitusional yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menjanjikan akan taat dengan putusan tersebut. Hal...
Selasa , 07 Jan 2025, 16:28 WIB
Menko Yusril Yakin Pihak yang Ingin Mengembalikan Presidential Threshold akan Sia-Sia
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Usaha memunculkan kembali presidential threshold dalam perubahan Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024 dinilai langkah politik sia-sia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK yang menghapuskan presidential threshold harus ditaati oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perumusan norma baru pengganti Pasal...
Selasa , 07 Jan 2025, 09:28 WIB
PR Pemerintah dan DPR Usai Putusan MK, Kerumitan Mendefinisikan 'Dominasi Koalisi Pilpres'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi...
Sabtu , 04 Jan 2025, 20:48 WIB
Presidential Threshold Dihapus, Pengamat: Partai yang tak Ajukan Capres Sebaiknya Bubar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 membuka...