'PKS tak Ada Tradisi Rangkap Jabatan'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Fraksi DPR PKS, Mustafa Kamal mengungkapkan, larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara terpilih sudah menjadi tradisi PKS. Setidaknya, ini diterapkan pada tiga kader partai yang saat ini duduk di kementerian menjadi pembantu presiden.  Bagi partainya presiden sebaiknya tidak merangkap jabatan dengan partai politik. Pasalnya, tradisi itu saja sudah diterapkan bagi kader yang menjadi menteri. Apalagi presiden yang merupakan kepala...