#ray-rangkuti

Selasa , 20 Dec 2016, 23:59 WIB

Pengamat: Politik Dinasti Suburkan Praktik Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkaran Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti, menyebut, politik dinasti di Indonesia telah mencerabut hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik. Pasalnya,...

Rabu , 02 Nov 2016, 13:51 WIB

Jokowi Turun Gunung, Partai Koalisi Pemerintah Dinilai tak Bekerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti memberikan beberapa catatan yang mengharuskan Presiden Joko Widodo belakangan ini aktif bersilaturrahmi dengan beberapa tokoh untuk kepentingan demo 4 November. Kunjungan presiden juga dinilai tidak luput kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta. “Sikap diam presiden malah dibaca sebagai sikap berpihak. Ada keraguan bahwa Jokowi bersikap netral dalam hal ini,” ujar Ray...

Rabu , 27 Jul 2016, 08:11 WIB

Perlu Aturan Ketat Soal Penggunaan Dana Negara untuk Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini seringkali ada perbedaan antara...

Selasa , 26 Jul 2016, 18:48 WIB

Minimnya Dana Parpol Sering Jadi Kambing Hitam Kader untuk Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menambah bantuan dana...

Ahad , 15 May 2016, 22:36 WIB

Dinilai Campuri Munaslub Golkar, Pengamat Kritik Sikap Luhut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA)...

Jumat , 06 May 2016, 19:00 WIB

Pengkaderan di Organisasi Kemahasiswaan Bukan untuk Lahirkan Koruptor

Senin , 18 Apr 2016, 18:03 WIB

Ray: Golkar Terpuruk Tapi Mampu Beradaptasi

Selasa , 29 Mar 2016, 18:00 WIB

Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif LIMA: ''Relawan Masih Menyodorkan Cek Kosong''

Jumat , 25 Mar 2016, 04:33 WIB

Bagi Ray, Hanya Ahmad Dhani, Calon Gubernur Jakarta yang Belum Teruji

Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray RAngkuti (kanan) memberikan pemaparan terkait polemik penyelenggaraan Pilkada serentak saat menggelar diskusi bersama media di Kantor ICW, Jakarta, Jumat (13/11).

Jumat , 25 Mar 2016, 03:15 WIB

Tiga Isu Ini Diyakini Bisa Jungkalkan Ahok di Pilkada DKI 2017

Jumat , 25 Mar 2016, 02:17 WIB

Calon Gubernur DKI Harus Mulai Jelaskan Visi-Misi

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti

Sabtu , 05 Mar 2016, 07:56 WIB

Ray: Deponir Kasus Samad dan BW Penuhi Aspek Kepentingan Umum

Senin , 22 Feb 2016, 22:15 WIB

Ray Rangkuti: Partai Pendukung Pemerintah Justru Sulitkan Presiden

Sabtu , 20 Feb 2016, 04:55 WIB

Izin Penyadapan ke Dewan Pengawas? Ray Rangkuti: Ada-Ada Saja!

Ketua Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti

Sabtu , 20 Feb 2016, 02:41 WIB

Ini Kelemahan Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti

Sabtu , 20 Feb 2016, 00:54 WIB

'Revisi UU KPK Belum Mendesak'

Kamis , 18 Feb 2016, 09:08 WIB

Ray Rangkuti: Revisi UU KPK Jadi Ujian Partai Pendukung Pemerintah

Tangkap Kasubdit MA, Bukti Kinerja KPK Masih Efektif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai, penangkapan Kasubdit Mahkamah Agung (MA) menjadi bukti kinerja KPK masih efektif dan masih sangat diperlukan. Terlebih menurutnya, Kinerja KPK sejauh ini masih jauh lebih baik dibanding penegak hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi. “Kalau begitu kita masih memerlukan KPK memang. Karena sejauh ini KPK memang masih lebih baik dari...

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Ahad , 14 Feb 2016, 04:51 WIB

Kasubdit MA Ditangkap KPK, Tanda tak Ada Lembaga Benar-Benar Bersih

Ahad , 14 Feb 2016, 04:01 WIB

Penangkapan Kasubdit MA tak Pengaruhi Kepercayaan Masyarakat

Ahad , 14 Feb 2016, 03:23 WIB

Presiden Diminta Tegas dalam Revisi UU KPK

Ahad , 14 Feb 2016, 02:34 WIB

Langkah Demokrat-PKS Bisa Jadi Motivasi Tolak Revisi UU KPK

Ahad , 14 Feb 2016, 02:21 WIB

Demokrat-PKS Tolak Revisi KPK, Pengamat: Bisa Saja Sekadar Taktik

Selasa , 02 Feb 2016, 14:05 WIB

Lima: Dewan Pengawas KPK tak Sesuai Semangat Presiden

Sabtu , 23 Jan 2016, 02:41 WIB

LIMA : 50 Persen Pilkada Serentak Digugat ke MK

Pimpinan baru KPK berfoto bersama setelah peresmian gedung baru KPK yang terletak di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (29/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

Rabu , 06 Jan 2016, 02:45 WIB

'Pimpinan Baru KPK Sebaiknya Ikuti Road Map Pimpinan Sebelumnya'

Selasa , 29 Dec 2015, 22:11 WIB

Pimpinan KPK Dinilai Tidak Memiliki Kebencian terhadap Koruptor

Politikus Golkar Setya Novanto (tengah) usai membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR pada sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Rabu , 23 Dec 2015, 01:00 WIB

'Ketua Fraksi itu Milik DPR, Bukan Milik Partai'

Rabu , 23 Dec 2015, 00:10 WIB

'Seharusnya Setya Novanto tak Jadi Ketua Fraksi Golkar'

Jumat , 18 Dec 2015, 23:27 WIB

Pengamat: Harus Ada REvisi UU MKD

Papan bertuliskan nama Setya Novanto kembali dipasang di jajaran kursi Anggota di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/12).

Kamis , 17 Dec 2015, 23:20 WIB

Sidang Etik Setya Novanto Dinilai Hanya Sandiwara Politik

Sabtu , 05 Dec 2015, 07:07 WIB

Ini Alasan Kasus Setya Novanto Bisa Dibawa ke Mana Saja

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin usai memberikan keterangan pada sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Sabtu , 05 Dec 2015, 06:47 WIB

'Seandainya MKD Serius'

Jumat , 04 Dec 2015, 23:00 WIB

Pengamat ke MKD: Masih Bahas Legalitas? Jangan Ikut Sidang

Uji Kelayakan Capim Diduga Diulur Hingga Revisi U‎U KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan DPR sengaja menunda uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menduga ini dilakukan DPR untuk mengulur-ulur waktu agar bersamaan dengan pembahasan revisi undang-undang KPK."Tujuannya bisa saja dalam revisi itu ada hal baru yang akan ditentukan, misalnya bahwa KPK didesain lebih ke tindakan...

Selasa , 24 Nov 2015, 16:50 WIB