#revisi-kuhap

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bimantoro Wiyono mengucap sumpah jabatan saat mengikuti pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). Bimantoro Wiyono menggantikan rekan satu fraksinya Soepriyanto yang meninggal dunia karena COVID-19.

Rabu , 26 Mar 2025, 16:09 WIB

Legislator Gerindra Nilai Restorative Justice Perlu Dimasukkan Pembahasan RKUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono menegaskan pentingnya penerapan restorative justice dalam pembaruan sistem peradilan pidana melalui pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Bimantoro...

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). Sepanjang lima tahun terakhir, total ada 36 OTT yang dilakukan oleh pimpinan KPK periode 2019-2024 ini. Selain itu selama 5 tahun terakhir, KPK berhasil mengembalikan asset recovery mencapai Rp2,49 triliun yang disetorkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian ini disebut sebagai sumbangsih KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rabu , 26 Mar 2025, 15:37 WIB

Yakin Klausul Penyadapan di RKUHAP tak 'Ngefek', Ini Penjelasan Pimpinan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dapat meninggalkan aturan dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang berhubungan dengan klausul penyadapan. KPK meyakini punya dasar hukum tersendiri untuk melakukan penyadapan. "Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, KPK dapat saja melakukan penyadapan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tanpa perlu mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP," kata Wakil...

Senin , 24 Mar 2025, 22:02 WIB

RUU KUHAP dan Urgensi Modernisasi Hukum Acara Pidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada Jumat 21 Maret 2025 lalu, naskah RUU...

Senin , 24 Mar 2025, 17:45 WIB

Ketua Komisi III DPR: Kejaksaan Tetap Bisa Menyidik Perkara Korupsi di RKUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman angkat...

Sabtu , 22 Mar 2025, 09:35 WIB

Endus Upaya Kebiri Kewenangan Jaksa Sidik Kasus Korupsi, Ahli Hukum: Memprihatinkan!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum pidana dari Universitas Nasional...

Kamis , 20 Mar 2025, 21:03 WIB

Revisi KUHAP Diharap Perbaiki Mekanisme Prapenuntutan

KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung (Ilustrasi). Masyarakat minta DPR terbuka dengan draf RUU KUHAP.

Kamis , 20 Mar 2025, 05:59 WIB

Penambahan Kewenangan Kejaksaan di RUU KUHAP, Ini Saran Praktisi Hukum untuk DPR

Wamenkumham yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka Edward Omar Sharif Hiariej usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12/2023). Eddy Hiariej dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Ahad , 16 Mar 2025, 14:20 WIB

Wamenkum Sebut Proses Hukum Perlu Dihentikan Sementara Saat Tersangka Ajukan Praperadilan

Ilustrasi pengadilan. KUHAP saat ini masih warisan kolonial

Senin , 03 Mar 2025, 17:42 WIB

Pembaruan Hukum Acara Pidana, Mengapa Penting?

Diskusi revisi KUHAP yang membicarakan peran jaksa.

Rabu , 26 Feb 2025, 00:21 WIB

Akademisi FH UI: Penguatan Peran Jaksa Dalam Revisi KUHAP Tingkatkan Efektivitas Gakkum

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, menilai kejaksaan bisa dipertimbangkan menjadi koordinator dalam proses penyidikan seluruh perkara.

Senin , 17 Feb 2025, 17:07 WIB

Jaksa jadi Koordinator Seluruh Perkara, Mantan Ketua MK: Bisa Dipertimbangkan

Pakar hukum Suparji Ahmad menilai KUHAP yang lama membuat aparat penegak hukum terkotak-kotak.

Kamis , 13 Feb 2025, 11:58 WIB

Pengamat Nilai KUHAP yang Lama Bikin APH Terkotak-kotak

Setelah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga akan direvisi.

Kamis , 22 Dec 2022, 15:03 WIB

Komnas HAM: Revisi KUHAP untuk Sinkronisasi Hak Korban

Kamis , 22 Dec 2022, 12:23 WIB

Komnas HAM: KUHAP Tertinggal dalam Pemenuhan Hak Korban

Selasa , 20 Dec 2022, 18:12 WIB

LPSK Mengeluh tak Masuk dalam KUHAP

Selasa , 20 Dec 2022, 17:10 WIB

ICJR Paparkan Alasan KUHAP Pantas Direvisi

Selasa , 20 Dec 2022, 15:48 WIB

Arsul Sani: DPR Masih Bicarakan Revisi KUHAP

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej

Wamenkumham Jelaskan Urgensi Revisi KUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Revisi KUHAP salah satunya berguna mencegah kesewenangan aparat penegak hukum. Pria yang akrab disapa Prof Eddy itu mengatakan, KUHAP lahir di masa kejayaan Orde Baru (Orba). Karena itu, menurutnya, KUHAP tak menggunakan perspektif HAM dalam pembentukan...