#revisi-kuhap

Palu hakim (Ilustrasi). Perlu langkah pembaruan KUHAP.

Senin , 24 Mar 2025, 22:02 WIB

RUU KUHAP dan Urgensi Modernisasi Hukum Acara Pidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada Jumat 21 Maret 2025 lalu, naskah RUU KUHAP akhirnya dirilis secara resmi oleh Pimpinan Komisi 3 DPR, setelah banyak simpang siur mengenai draf RUU KUHAP yang beredar...

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) berpelukan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Senin , 24 Mar 2025, 17:45 WIB

Ketua Komisi III DPR: Kejaksaan Tetap Bisa Menyidik Perkara Korupsi di RKUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman angkat bicara mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik tertentu dalam revisi KUHAP. Habiburokhman menjamin jaksa masih berwenang sebagai penyidik tindak pidana korupsi (tipikor). "Kami perlu luruskan, kami perlu luruskan bahwa tidak benar sama sekali bahwa kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan menyidik di tipikor," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (24/3/2025). Pernyataan Habiburokhman sekaligus menepis isu...

Sabtu , 22 Mar 2025, 09:35 WIB

Endus Upaya Kebiri Kewenangan Jaksa Sidik Kasus Korupsi, Ahli Hukum: Memprihatinkan!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum pidana dari Universitas Nasional...

Kamis , 20 Mar 2025, 21:03 WIB

Revisi KUHAP Diharap Perbaiki Mekanisme Prapenuntutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum...

Kamis , 20 Mar 2025, 05:59 WIB

Penambahan Kewenangan Kejaksaan di RUU KUHAP, Ini Saran Praktisi Hukum untuk DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pembahasan RUU KUHAP terus menuai sorotan publik,...

Wamenkumham yang saat ini juga berstatus sebagai tersangka Edward Omar Sharif Hiariej usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/12/2023). Eddy Hiariej dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

Ahad , 16 Mar 2025, 14:20 WIB

Wamenkum Sebut Proses Hukum Perlu Dihentikan Sementara Saat Tersangka Ajukan Praperadilan

Ilustrasi pengadilan. KUHAP saat ini masih warisan kolonial

Senin , 03 Mar 2025, 17:42 WIB

Pembaruan Hukum Acara Pidana, Mengapa Penting?

Diskusi revisi KUHAP yang membicarakan peran jaksa.

Rabu , 26 Feb 2025, 00:21 WIB

Akademisi FH UI: Penguatan Peran Jaksa Dalam Revisi KUHAP Tingkatkan Efektivitas Gakkum

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva, menilai kejaksaan bisa dipertimbangkan menjadi koordinator dalam proses penyidikan seluruh perkara.

Senin , 17 Feb 2025, 17:07 WIB

Jaksa jadi Koordinator Seluruh Perkara, Mantan Ketua MK: Bisa Dipertimbangkan

Pakar hukum Suparji Ahmad menilai KUHAP yang lama membuat aparat penegak hukum terkotak-kotak.

Kamis , 13 Feb 2025, 11:58 WIB

Pengamat Nilai KUHAP yang Lama Bikin APH Terkotak-kotak

Setelah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga akan direvisi.

Kamis , 22 Dec 2022, 15:03 WIB

Komnas HAM: Revisi KUHAP untuk Sinkronisasi Hak Korban

Kamis , 22 Dec 2022, 12:23 WIB

Komnas HAM: KUHAP Tertinggal dalam Pemenuhan Hak Korban

Selasa , 20 Dec 2022, 18:12 WIB

LPSK Mengeluh tak Masuk dalam KUHAP

Selasa , 20 Dec 2022, 17:10 WIB

ICJR Paparkan Alasan KUHAP Pantas Direvisi

Selasa , 20 Dec 2022, 15:48 WIB

Arsul Sani: DPR Masih Bicarakan Revisi KUHAP

Selasa , 20 Dec 2022, 14:59 WIB

Wamenkumham Akui Revisi KUHAP Bakal Timbulkan Gesekan Institusi Negara

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej

Selasa , 20 Dec 2022, 12:41 WIB

Wamenkumham Jelaskan Urgensi Revisi KUHAP

'Rencana Masukkan Pasal Penghinaan Presiden ke KUHP Inkonstitusional'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan rencana memasukkan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ke dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindakan yang inkonstitusional. "Pasal itu sudah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Desember 2006 yang menyidangkan perkara Nomor 013/PUU-IV/2006," kata Hendardi melalui pesan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (4/8). Hendardi mengatakan norma yang...