#revisi

Petugas berada di samping kendaraan khusus Maung MV 3 di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/3/2025). PT Pindad memproduksi sebanyak 700 unit Maung MV 3 dengan rincian Mabes TNI 50 unit, TNI AD 400 unit, TNI AL 100 unit, TNI AU 100 unit dan Polri 50 unit.

Ahad , 16 Mar 2025, 18:38 WIB

Tak Lagi di Hotel Mewah, RUU TNI akan Dibahas Terbuka di Parlemen Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan melanjutkan pembahasan kembali terkait sejumlah perubahan dalam revisi UU TNI...

Polda Jawa Barat merilis sosok Pegi Setiawan pelaku utama pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon di Mapolda Jawa Barat, Ahad (26/5/2024). Pegi sempat mengutarakan kepada media massa bahwa dia tidak bersalah.

Senin , 27 May 2024, 11:00 WIB

Keluarga Vina Pertanyakan Revisi Jumlah DPO

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat merevisi jumlah daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 silam, dari tiga orang menjadi hanya satu orang. Yakni, Pegi Setiawan, yang telah ditangkap di Bandung pada Selasa (21/5/2024). Revisi pengurangan jumlah buronan itupun menimbulkan tanda tanya pada pihak keluarga almarhumah Vina di Cirebon. Marliyana yang merupakan...

Ahad , 26 May 2024, 17:58 WIB

Soroti Soal Kenaikan UKT, Rakernas PDIP Dorong Revisi Permendikbud 2/2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat kerja nasional (Rakernas) V Partai Demokrasi...

Jumat , 01 Mar 2024, 17:47 WIB

Undang-undang Perubahan Informasi Transaksi Elektronik Disambut Baik Alumni Notariat Unpad

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Kalangan akademisi dan kenotariatan menyambut positif kebijakan pemerintah menerbitkan...

Selasa , 27 Feb 2024, 10:36 WIB

Perda Minol Kota Bandung Mulai Disosialisasikan, Anak di Bawah Umur Dilarang Mengonsumsi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Anggota DPRD Kota Bandung menemui warga secara langsung...

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan program pendidikan dan kesehatan akan terus didorong dalam rancangan APBD Perubahan 2021 yang saat ini sedang dibahas dengan DPRD.

Kamis , 23 Sep 2021, 19:33 WIB

Belanja di APBD Perubahan Dipangkas Menjadi Rp 39,9 T

Selasa , 02 Mar 2021, 10:44 WIB

Tolak Revisi UU Pemilu, PSI Minta Koalisi Ikut Arahan Jokowi

Para pemilih diberikan sarung tangan plastik untuk mencegah penularan Virus sebelum memberikan suara mereka di tempat pemungutan suara di Seoul, Korea Selatan, Rabu (15/4). Korea Selatan menyelenggarakan pemilihan umum di tengah kontrol ketat akibat berlangsungnya pandemi Covid-19.

Senin , 27 Jul 2020, 06:16 WIB

Wisatawan Asing Harap Bayar Sendiri Biaya Berobat Covid-19

Sabtu , 23 Mar 2019, 03:03 WIB

Misbakhun: Saat ini DJP Hadapi Tantangan tak Mudah

Akses media sosial melalui ponsel (ilutrasi)

Kamis , 18 Oct 2018, 00:08 WIB

UU ITE Harus Direvisi

Senin , 18 Jan 2016, 13:00 WIB

BANYAK NEGARA REVISI ANGGARAN

Rabu , 13 Jan 2016, 15:00 WIB

PBNU Dukung Revisi Citra Nabi dalam Kurikulum

Rabu , 24 Jun 2015, 19:17 WIB

UU KPK Seharusnya Direvisi Setelah KUHP

Kamis , 30 Apr 2015, 16:45 WIB

'Kok Mudah Sekali Presiden Revisi Tindakan'

Penggunaan SIDALIH untuk Pilkada. (dari kiri) Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1).(Republika/ Wihdan)

Kamis , 29 Jan 2015, 18:07 WIB

Revisi Perppu Cari Format Penyelenggara Pilkada

Sabtu , 13 Dec 2014, 19:00 WIB

Pemerintah Diminta tak Hentikan Kurikulum 2013 tapi Direvisi

Ahad , 23 Nov 2014, 17:06 WIB

Jokowi Diminta Revisi PP dan Permen Soal Izin Pemanfaatan Hutan

Revisi UU, Politikus Ini Khawatir 'Hidden Agenda'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang meminta media massa mengawasi rencana partai Koalisi Merah Putih merevisi undang-undang agar tidak menjadi agenda tersembunyi."Tolong media memperhatikan, apakah revisi undang-undang ini basisnya membangun kekuatan penekan (pemerintah) atau demi orang banyak. Apakah ini 'hidden agenda', untuk menciptakan instabilitas," kata Zainal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.Ia menekankan revisi undang-undang boleh...

Buku madrasah yang sebut makam wali berhala

Senin , 06 Oct 2014, 16:35 WIB

PBNU Sambut Baik Buku ‘Berhala’ Edisi Revisi, Tapi…

APBD DKI diserahkan kembali dari Kementerian Dalam Negeri dengan sejumlah revisi.

Rabu , 19 Feb 2014, 16:30 WIB

Anggaran Haji DKI Direvisi

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani

Kamis , 06 Feb 2014, 09:27 WIB

PDIP Desak Pemerintah Revisi Perpres Harga Jual Eceran BBM

Ahad , 19 Jan 2014, 17:51 WIB

Ekonomi Global 2014 Diprediksi Tumbuh Membaik

Rabu , 08 Jan 2014, 07:38 WIB

Lagarde: IMF Akan Revisi Proyeksi Pertumbuhan Global

Jumat , 27 Dec 2013, 19:49 WIB

Menko Polhukam: Revisi UU Pemda Harus Perhatikan Hukum

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo

Rabu , 18 Dec 2013, 20:09 WIB

KKP: Revisi UU Pesisir, Jamin Akses Masyarakat

Menteri Pertanian Suswono meninjau jaringan irigasi di Pekalongan, Jawa Tengah

Rabu , 18 Dec 2013, 14:00 WIB

Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Diharapkan Rampung Januari 2014

Anggota Polisi Wanita saat mengikuti peragaan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat (25/11). ( Republika/Yasin Habibi)

Senin , 09 Dec 2013, 17:16 WIB

DPR: TR Penundaan Jilbab Polwan Harus Direvisi

Jumat , 15 Nov 2013, 13:47 WIB

Soal DNI, Pemerintah Harus Realistis

Presiden SBY saat membuka KTT APEC 2013.

Kamis , 14 Nov 2013, 15:27 WIB

Presiden SBY Hati-Hati Revisi Perpres Sektor Usaha

Kamis , 14 Nov 2013, 14:57 WIB

Lima Sektor Usaha Ini Akan Dibuka Kembali Bagi Investor Asing

Kamis , 14 Nov 2013, 14:50 WIB

Pemerintah Matangkan Revisi Daftar Negatif Investasi

Rabu , 13 Nov 2013, 16:10 WIB

Istana: Pemerintah Hati-Hati Dalam Merevisi Perpres DNI

Petani menanam bibit di sawah. (Ilustrasi)

Jumat , 01 Nov 2013, 08:31 WIB

Target Cetak Sawah Direvisi

Rabu , 30 Oct 2013, 19:22 WIB

Masterplan Pengembangan Bandara Karimunjawa Direvisi

Ahmad Yani Yakin Pembahasan Revisi UU MK Cepat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani mengaku yakin pembahasan revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) bisa dilakukan dengan cepat asalkan semua fraksi dan pemerintah sepakat membahas undang-undang tersebut. Revisi undang-undang diharapkan menjadi salah satu prioritas yang dibahas DPR."Kami minta dukungan dari fraksi-fraksi lain juga pemerintah dalam merevisi undang-undang MK. Ini bisa dilakukan dengan...

Selasa , 01 Oct 2013, 22:33 WIB