#rkuhp-disahkan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) bersiap memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Selasa , 06 Dec 2022, 20:22 WIB

Wakil Ketua DPR: Sosialisasi RKUHP Berjalan Panjang Sebelum Jadi UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sebelum disahkan menjadi undang-undang sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah berjalan cukup panjang."Biarlah ini berjalan. Akan ada...

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 06 Dec 2022, 19:55 WIB

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai tidak ada gunanya massa yang tidak menyetujui Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) baru melakukan protes dengan menginap di DPR. Yasonna juga mempersilakan mereka mengajukan uji materi atau judicial review dan percaya dengan putusan hakim konstitusi. "Nggak usahlah, nggak ada gunanya," kata Yasonna di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta,...

Selasa , 06 Dec 2022, 19:00 WIB

#rkuhp-disahkan

Wakil Ketua DPR: Sosialisasi RKUHP Berjalan Panjang Sebelum Jadi UU

Ada Massa Menginap di DPR Protes Pengesahan RKUHP, Yasonna: Nggak Ada Gunanya

RKUHP Disahkan, Indonesia Dinilai akan Alami Kemerosotan Demokrasi

Ini Penjelasan Koalisi Masyarakat Sipil Suarakan Tolak RKUHP

Soal RKUHP, Menkumham: Pemerintah tak Ingin Bungkam Kritik

Menkumham: Masyarakat yang tidak Setuju RKUHP Bisa Ajukan Gugatan