#ruu-cipta-kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan).

Jumat , 21 Aug 2020, 17:01 WIB

KSPI Setuju Upaya Percepat Investasi Lewat RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengakui pihaknya setuju dengan upaya pemerintah untuk mempercepat masuknya investasi lewat RUU Cipta Kerja. Apalagi, Indonesia kini tengah...

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020). Mereka menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Jumat , 21 Aug 2020, 16:37 WIB

Empat Kesepahaman Wakil Buruh-DPR Terkait RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Arif Satrio NugrohoDPR dan wakil serikat buruh diketahui telah membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja. Dari tim tersebut, keduanya menghasilkan empat kesepahaman dari pertemuan yang digelar pada 20-21 Agustus 2020.Pertama, terkait klaster ketenagakerjaan yang mengatur beberapa hal. Seperti upah, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain, harus didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi."Dua, berkenaan dengan...

Jumat , 21 Aug 2020, 15:53 WIB

KSPI Minta Klaster Ketenagakerjaan di RUU Ciptaker Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),...

Jumat , 21 Aug 2020, 11:26 WIB

Buruh akan Kembali Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan tim perumus oleh DPR RI...

Kamis , 20 Aug 2020, 12:33 WIB

RUU Ciptaker Dinilai akan Geliatkan Industri Padat Karya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri dan CEO Asosiasi Digital Entrepreneur...

Kamis , 20 Aug 2020, 08:46 WIB

Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Dibahas Bulan Depan

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

Kamis , 20 Aug 2020, 07:15 WIB

Amnesty International: RUU Ciptaker Berpotensi Langgar HAM

Rabu , 19 Aug 2020, 21:59 WIB

Serikat Pekerja dan DPR Sepakat Bentuk Tim RUU Cipta Kerja

Rabu , 19 Aug 2020, 18:50 WIB

RUU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Masalah Hambatan Investasi

Massa buruh yang tergabung dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/7). Unjuk rasa tersebut untuk menolak gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan Apindo Jawa Barat, mencabut huruf D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, Menolak Omninus Law RUU Cipta Kerja, menerbitkan SK UMSK Kabupaten atau Kota Tahun 2020 dan menolak UU TAPERA. Foto: Abdan Syakura/Republika

Selasa , 18 Aug 2020, 21:59 WIB

Serikat Pekerja dan DPR Bentuk Tim Bahas RUU Cipta Kerja

Selasa , 18 Aug 2020, 21:52 WIB

Ingin Tarik Investasi Asing, Ini yang Dibutuhkan Indonesia

Selasa , 18 Aug 2020, 19:53 WIB

Tim Perumus DPR-Serikat Buruh akan Serahkan DIM RUU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Selasa , 18 Aug 2020, 17:35 WIB

Ikut Tim Perumus RUU Ciptaker, KSPI: Belum Tentu Setuju

KSPI mengancam akan gelar demo besar pada Senin (25/8) menolak Omnibus Law. Ilustrasi.

Selasa , 18 Aug 2020, 03:12 WIB

KSPI Kembali Ancam Demo Besar-Besaran Tolak Omnibus Law

Sabtu , 15 Aug 2020, 03:26 WIB

Pakar: Omnibus Law Meminimalkan Penyelewengan Birokrasi

Kamis , 13 Aug 2020, 17:16 WIB

Dasco Kembali Ajak Buruh Gabung Tim Kerja RUU Ciptaker

Ilustrasi demonstrasi buruh menolak RUU Cipta Kerja.

Kamis , 13 Aug 2020, 08:56 WIB

Legislator Harap Tim Kerja Bisa Akomodasi Aspirasi Buruh

Pembahasan RUU Cipta Kerja (Ilustrasi). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, RUU Cipta Kerja tak mungkin dapat diselesaikan sebelum 17 Agustus mendatang.

Baleg Masih akan Bahas 2.000 DIM RUU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, RUU Cipta Kerja tak mungkin dapat diselesaikan sebelum 17 Agustus mendatang. Sebab, masih ada sekitar 2.000 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang harus dibahas. "Masih 2.000 DIM, hari ini masih kewenangan pemerintah pusat dan daerah, masih tarik ulur kita," ujar Willy saat dikonfirmasi, Selasa (11/8). Baleg, kata Willy, saat ini sedang...

Ahad , 09 Aug 2020, 22:43 WIB

Waketum Kadin: RUU Ciptaker Wujudkan Daya Saing Industri

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono.

Jumat , 07 Aug 2020, 01:24 WIB

RUU Ciptaker, Akankah Selesai Dibahas Sebelum 17 Agustus?

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/). Gabungan serikat buruh berencana kembali menggelar demo besar di depan Gedung DPR saat pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada 14 Agustus nanti. (ilustrasi)

Kamis , 06 Aug 2020, 17:29 WIB

Rencana Demo Besar Buruh Saat Pidato Kenegaraan Jokowi

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya (tengah)

Kamis , 06 Aug 2020, 17:11 WIB

RUU Cipta Kerja tak Mungkin Selesai Sebelum 17 Agustus

Tangkapan layar Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menggelar rapat panitia kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di masa reses, Rabu (22/7).

Kamis , 06 Aug 2020, 01:29 WIB

Pengamat: Indonesia Butuh Investasi untuk Pulihkan Ekonomi

Rabu , 05 Aug 2020, 13:21 WIB

Ketua Baleg Setuju Amdal tak Dihilangkan dalam RUU Ciptaker

Selasa , 04 Aug 2020, 08:47 WIB

Menaker Minta Disnaker Daerah Sinergi RUU Ciptaker

Senin , 03 Aug 2020, 11:12 WIB

Baleg Bantah Gelar Rapat Omnibus Law Diam-Diam

Sejumlah Serikat buruh menggelar aksi demo Rancangan Undang - Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Ilustrasi)

Ahad , 02 Aug 2020, 00:05 WIB

Buruh Ancam Gelar Aksi Tolak Omnibus Law, Senin Mendatang

Rabu , 29 Jul 2020, 18:28 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Omnibus Law 14 Agustus

Rabu , 29 Jul 2020, 15:12 WIB

In Picture: Aksi Buruh Menolak Pembahasan Omnibus Law

Ketua ISEI Provinsi Jabar Aldrin Herwany.

Selasa , 28 Jul 2020, 23:40 WIB

Pemerintah Diminta Segera Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Selasa , 28 Jul 2020, 22:22 WIB

DPR dan Pemerintah Lanjut Bahas DIM RUU Ciptaker

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Selasa , 28 Jul 2020, 11:41 WIB

Politikus Demokrat Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Transpar

Aktivis Gerakan #BersihkanIndonesia membawa cermin saat mengikuti aksi di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Aksi tersebut untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Selasa , 28 Jul 2020, 05:32 WIB

Cacat Naskah Akademik Omnibus Law Cipta Kerja

Senin , 27 Jul 2020, 21:46 WIB

Survei: RUU Ciptaker Akomodir UMKM dan Pekerja

Mahfud MD Nilai RUU Cipta Kerja Berantas Praktik Suap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerumitan regulasi di Indonesia berpotensi menghambat investasi dan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Karena itu, omnibus Law RUU Cipta Kerja dinilai bisa membasmi budaya suap di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan penilaian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud mengakui, buruknya tata kelola birokrasi di Indonesia. Bahkan, birokrasi bisa membuat urusan penting seseorang tertahan...

Sabtu , 25 Jul 2020, 04:17 WIB