#ruu-cipta-kerja

Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak

Senin , 05 Oct 2020, 23:18 WIB

Buruh Tetap Gelar Aksi Mogok Nasional 6-8 Oktober

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional tanggal 6-8 Oktober 2020 yang...

Senin , 05 Oct 2020, 23:03 WIB

Gubernur Jateng Imbau Buruh tak Lakukan Aksi Mogok Massal

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengimbau kepada para buruh di Provinsi Jateng, untuk tidak melakukan aksi mogok massal karena menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Ganjar mengatakan menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak melakukan aksi mengingat kondisi pandemi Covid-19. "Saran saya tidak mogok, tapi silakan berkomunikasi dengan baik. Apa...

Senin , 05 Oct 2020, 21:12 WIB

KSP: Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menyambut baik...

Senin , 05 Oct 2020, 20:54 WIB

In Picture: Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang...

Senin , 05 Oct 2020, 19:09 WIB

RUU Ciptaker: 64 Kali Rapat Maraton DPR, Plus di Akhir Pekan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Adinda Pryanka DPR telah menyelesaikan...

DPR menggelar rapat paripurna Masa Sidang IV dan pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Senin , 05 Oct 2020, 18:10 WIB

Tok! DPR Sahkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Wakil Ketua DPR M Aziz Syamsuddin (kiri) berbincang dengan Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman (kanan) sebelum rapat pimpinan fraksi - fraksi DPR di ruang Komisi VII, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 17:55 WIB

Demokrat Walk Out dari Rapat Pengesahan RUU Ciptaker di DPR

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Senin , 05 Oct 2020, 17:48 WIB

Di Rapat Paripurna DPR, Demokrat Tolak RUU Ciptaker Disahkan

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/). Pada hari ini, keduanya kembali dipanggil Jokowi ke istana jelang pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR. (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 17:39 WIB

Pimpinan Buruh Dipanggil Jokowi Jelang RUU Ciptaker Disahkan

Suasana Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ilustrasi).

Senin , 05 Oct 2020, 16:53 WIB

DPR: RUU Cipta Kerja tak Hilangkan Cuti Haid dan Hamil

Pimpinan dan anggota Baleg melakukan foto bersama dan tak jaga jarak usai rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Cipta Kerja.

Senin , 05 Oct 2020, 16:19 WIB

RUU Ciptaker Disahkan, Penutupan Masa Sidang DPR Dipercepat

Polisi mengenakan masker dan pakaian hazmat saat mengamankan unjuk rasa penolakan buruh terhadap RUU Ciptaker di depan Gedung DPR Jakarta, pekan lalu. DPR rencananya akan mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada hari ini. (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 15:51 WIB

Kapolri Larang Demo RUU Ciptaker, Buruh Dicegah ke Jakarta

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya

Senin , 05 Oct 2020, 15:36 WIB

Tak Jaga Jarak Usai Bahas RUU Ciptaker, Baleg: Spontanitas

[ilustrasi] Sejumlah buruh dari berbagai konfederasi mengikuti aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Dalam aksinya para buruh dari 62 konfederasi tersebut menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena dinilai merugikan buruh dan berpihak pada kepentingan investor, serta berencana akan melakukan aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020.

Senin , 05 Oct 2020, 15:25 WIB

Buruh Tangerang yang akan Demo DPR Masih Tertahan

Senin , 05 Oct 2020, 15:18 WIB

RUU Cipta Kerja Dibawa ke Rapat Paripurna Hari Ini

Peserta aksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menggelar aksi di Tugu Pal Putih, Yogyakarta, Senin (5/10). Dalam aksi ini MPBI menuntut pembatalan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, juga mendukung dan melaksanakan aksi mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020.

Senin , 05 Oct 2020, 15:05 WIB

In Picture: Aksi Unjuk Rasa Tolak RUU Omnibus Law

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengungkapkan peluang jadwal pelaksanaan rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10).

Senin , 05 Oct 2020, 13:37 WIB

Baleg Ungkap Peluang Rapur Pengesahan RUU Ciptaker Hari Ini

DPR Gelar Rapim Soal Pelaksanaan Rapat Paripurna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menggelar rapat pimpinan (rapim) dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tanggal pelaksanaan rapat paripurna penutupan masa sidang. Salah satu rencana agenda rapat paripurnanya adalah pengambilan keputusan tingkat II RUU Cipta Kerja. "Hari ini kita baru mau adakan rapat pimpinan tentang paripurna, yang semula memang dijadwalkan tanggal 8 Oktober 2020," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad...

Senin , 05 Oct 2020, 12:35 WIB

Arief Poyuono: RUU Ciptaker Kerja Keras Pemerintah-DPR

Senin , 05 Oct 2020, 12:35 WIB

RUU Ciptaker Dibawa ke Paripurna Tunggu Keputusan Bamus

Senin , 05 Oct 2020, 05:18 WIB

MPR: Dengarkan Aspirasi Rakyat Soal RUU Cipta Kerja

Senin , 05 Oct 2020, 05:09 WIB

RUU Ciptaker Cakup 76 Undang-Undang, Termasuk Perpajakan

Sejumlah buruh berunjuk rasa (ilustrasi)

Senin , 05 Oct 2020, 01:45 WIB

Empat Organisasi Buruh Tolak Ikut Serta Aksi Mogok Nasional

Senin , 05 Oct 2020, 01:17 WIB

Pimpinan DPR: Pro-Kontra Pesangon RUU Ciptaker Biasa

Ahad , 04 Oct 2020, 22:53 WIB

Wakil Ketua DPR: Kontroversi RUU Ciptaker Dinamika Demokrasi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus

Ahad , 04 Oct 2020, 17:31 WIB

'DPR-Pemerintah Manfaatkan Pandemi Selesaikan RUU Ciptaker'

Ahad , 04 Oct 2020, 17:22 WIB

Baleg Tegaskan tak Kejar Tayang Selesaikan RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali menyoroti RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Menurutnya, Pemerintah seharusnya menyerap aspirasi masyarakat sebelum menetapkan RUU ini menjadi UU. Pasalnya, RUU Cipta Kerja ditolak oleh banyak elemen masyarakat di Indonesia.

Ahad , 04 Oct 2020, 13:12 WIB

Syarief: Omnibus Law Ditolak Buruh dan tak berpihak Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan

Ahad , 04 Oct 2020, 12:40 WIB

Fraksi Demokrat Nilai RUU Cipta Kerja Cacat Prosedur

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri)

Ahad , 04 Oct 2020, 12:16 WIB

Airlangga Harap RUU Ciptaker Dorong Pemulihan Ekonomi

Sejumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendirikan tenda dan bermalam sebagai bentuk protes di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (9/7). Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya PHK. (ilustrasi)

Ahad , 04 Oct 2020, 06:16 WIB

Cerita Berkurangnya Jumlah Pesangon PHK di RUU Cipta Kerja

Anggota Baleg DPR RI FPKS Ledia Hanifa Amaliah

Ahad , 04 Oct 2020, 05:08 WIB

FPKS DPR Tolak RUU Ciptaker Jadi UU

Sejumlah anggota Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI dan perwakilan pemerintah serta masyarakat melakukan rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta. (ilustrasi)

Ahad , 04 Oct 2020, 01:16 WIB

Tok! DPR Setuju RUU Ciptaker Disahkan di Paripurna 8 Oktober

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Sabtu , 03 Oct 2020, 23:08 WIB

KSPI: Unjuk Rasa Tolak RUU Ciptaker Digelar Serentak

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian Elen Setiadi.

Pemerintah Usul Pesangon PHK dari 32 Jadi 25 Kali Gaji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tiba-tiba kembali mengusulkan agar besaran pesangon untuk pekerja yang di-PHK kembali diubah. Padahal, dalam rapat panja pekan lalu disepakati bahwa besaran pesangon yang diterima buruh maksimal 32 kali gaji, dengan komposisi 23 gaji dari pemberi kerja dan 9 kali gaji dari pemerintah. Jumlah besaran itu sesuai dengan UU eksisting yakni UU Nomor 13 tahun 2003 tentang...

Jumat , 02 Oct 2020, 15:06 WIB