#ruu-kuhp

Komunitas LGBT menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (17/5).

Rabu , 14 Feb 2018, 14:28 WIB

LGBT Dewasa Dibayangi Pidana 9 Tahun Penjara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Revisi UU KUPH membicarakan kemungkinan menghukum para pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang memenuhi unsur-unsur pidana, akan dijerat dengan hukuman maksimal 9 tahun.Anggota Panja...

Senin , 12 Feb 2018, 17:45 WIB

'PBB tak Bisa Tekan Indonesia Soal LGBT'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii menegaskan, semangat anggota Panja RKUHP sejak awal hingga sekarang, soal perluasan pasal perzinaan dan perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT), masih sama. Dia menegaskan tidak ada pihak luar yang bisa menekan Panja agar mengubah soal delik...

Jumat , 09 Feb 2018, 14:00 WIB

Jimly: Ahli Hukum Feodal Dukung Pasal Penghinaan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ahli hukum yang dimintai pendapat oleh...

Jumat , 09 Feb 2018, 08:42 WIB

Komisi HAM PBB tak Bisa Tekan Indonesia Soal Pidana Zina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB bertemu...

Kamis , 08 Feb 2018, 04:06 WIB

Ini yang Terjadi Bila Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia, Junaedi menilai...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Rabu , 07 Feb 2018, 15:49 WIB

Menkumham: Aturan LGBT Fokus Pelecehan Seksual Anak

Rabu , 07 Feb 2018, 14:48 WIB

Bamsoet Optimistis Ada Solusi Soal Pasal Penghinaan Presiden

Selasa , 06 Feb 2018, 21:23 WIB

Pasal LGBT, PAN Ingin Pelaku LGBT Dihukum Seumur Hidup

Selasa , 06 Feb 2018, 13:08 WIB

Yusril: Pemerintah Saat Ini Cenderung Menjadi Represif

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Selasa , 06 Feb 2018, 12:17 WIB

'Tak Ada Urgensi untuk RUU KUHP Pasal Penghinaan Presiden'

Selasa , 06 Feb 2018, 08:51 WIB

Kasus 'Kartu Kuning' UI dan Pasal Penghinaan Presiden

Senin , 05 Feb 2018, 23:17 WIB

Perluasan Pasal Zina Disepakati, Pihak Pengadu Diperketat

Senin , 05 Feb 2018, 20:26 WIB

Belum Sepakat, DPR Tunda Bawa Pasal LGBT ke Panja RKUHP

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Ahad , 04 Feb 2018, 00:03 WIB

Pengamat Khawatirkan Pasal Perzinahan dalam Revisi KUHP

Sabtu , 03 Feb 2018, 16:04 WIB

PSHK: Pembahasan RKUHP Saat Ini Sarat Politisasi

Jumat , 02 Feb 2018, 22:47 WIB

MUI Depok Minta Masyarkat Tangkal LGBT

Jumat , 02 Feb 2018, 06:30 WIB

Arsul: 71 Negara Telah Atur Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Din Syamsuddin Tanggapi Pasal Zina di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan Muslim Din Syamsuddin mengungkapkan pasal perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas di DPR tidak boleh sampai membuka peluang menghancurkan akhlak bangsa. Ia berharap DPR dan pemerintah tetap merujuk Pancasila dan UUD 1945 dalam merancang KUHP. "Jangan membuka peluang bagi dekadensi moral. Jangan membuka peluang yang bisa menghancurkan akhlak bangsa. Itu prinsipnya,"...

dr Dewi Inong, Ketua Penggiat Keluarga Euis Sunarti, Moderator Yasmin Muntaz, Satf Ahli Kementrian Menkominfo Henry Subiakto (kiri ke kanan) dalam diskusi LGBT di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (1/2).

Kamis , 01 Feb 2018, 20:31 WIB

Ini Mesin Penyaring Konten LGBT Milik Kemenkominfo

Calon Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan kepada wartawan terkait pengumuman calon ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Kamis , 01 Feb 2018, 19:28 WIB

Pasal Perzinaan RKUHP, Bamsoet: Secepatnya Diselesaikan

Kamis , 01 Feb 2018, 16:48 WIB

Kemenkominfo Siap Blokir Situs Berkonten LGBT

Senin , 29 Jan 2018, 19:36 WIB

Institusi Mirip BNN Perlu Dibentuk untuk Rehabilitasi LGBT

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Muzakir m

Senin , 29 Jan 2018, 16:40 WIB

Pemidanaan Bagi LGBT Dinilai Sudah Tepat

Ketua Fraksi Partai Hanura, Dossy Iskandar.

Senin , 29 Jan 2018, 14:30 WIB

Hanura: LGBT tak Dipidana Sama Juga Pembiaran

Senin , 29 Jan 2018, 12:56 WIB

Pengamat: Kriminalisasi Harus Tetap Hindari Intimidasi LGBT

Senin , 29 Jan 2018, 11:27 WIB

Aisyiyah Minta DPR Perjelas RUU KUHP LGBT

Senin , 29 Jan 2018, 10:25 WIB

Tiga Perilaku LGBT Ini Dinilai Harus Dilarang

Senin , 29 Jan 2018, 06:48 WIB

Bambang Soesatyo Ajak Masyarakat Tolak Perilaku LGBT

Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini

Ahad , 28 Jan 2018, 16:40 WIB

Soal LGBT, PP Aisyiyah Minta DPR Tegas

Masyarakat Adat Melayu Riau melaksanakan upacara adat Tepuk Tepung Tawar untuk memberikan dukungan moral dan doa untuk Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Sabtu (24/1).

Sabtu , 27 Jan 2018, 21:19 WIB

Sikap Terhadap LGBT, Zulkifli Didukung Majelis Adat Riau

Sabtu , 27 Jan 2018, 15:19 WIB

Zulkifli Hasan: Tolak LGBT, Jangan Pakai Tapi

Sabtu , 27 Jan 2018, 04:00 WIB

Presiden Jokowi Bisa Terbitkan Perppu Terkait LGBT

Sabtu , 27 Jan 2018, 00:14 WIB

Pengamat: Masyarakat LGBT Patut Dihukum

Sabtu , 27 Jan 2018, 00:01 WIB

Mami Yuli: Tidak Semua LGBT Layak Dikriminalisasi

Polri Tunggu Proses RKUHP LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR masih membahas soal Rancangan KUHP dengan pasal yang membahas perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal mengungkapkan, kepolisian masih menunggu proses tersebut. "Kita tunggu saja nanti. RUU itu kan baru rancangan. Sekarang dalam prosesnya RUU itu masih ada pandangan-pandangan dari beberapa ahli," ujar Iqbal kepada Republika.co.id, Jumat (26/1). Iqbal...

Jumat , 26 Jan 2018, 07:23 WIB