#sanksi-militer-myanmar

Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan), ketua partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), berjabat tangan dengan panglima militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kiri) saat mereka berpose untuk media sebelum pertemuan mereka di markas militer di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, 02 Desember 2015 (diterbitkan ulang 01 Februari 2021). Menurut laporan media, tentara Myanmar telah merebut kekuasaan setelah menangkap politisi terkemuka atas tuduhan penipuan dalam pemilihan demokratis November.

Selasa , 02 Feb 2021, 04:00 WIB

Asia Democracy Network Minta DK PBB Sanksi Militer Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi pembela demokrasi Asia Democracy Network (ADN) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Sanksi perlu dijatuhkan menyusul kudeta terhadap pemerintahan demokratis...

Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman, memberikan konferensi pers seusai menyampaikan laporannya dalam sidang 36 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa, (19/9).

Senin , 05 Aug 2019, 17:39 WIB

Puluhan Perusahaan Asing Berisiko Terlibat Bantai Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Fact-Finding Mission) mengungkap puluhan perusahaan asing dari Asia dan Eropa berisiko terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, melalui kemitraan bisnis dengan dua perusahaan, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC). Ketua tim, Marzuki Darusman, saat ditemui usai menyampaikan laporan, mengatakan dua perusahaan...

Senin , 05 Aug 2019, 15:30 WIB

PBB Desak Sanksi untuk Bisnis Militer Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelidik PBB mendesak para pemimpin dunia...

close ×