Sabtu , 18 Nov 2017, 16:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bvitri Susanti, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cenderung asih bersikap hati-hati dalam menangani kasus korupsi...
Sabtu , 18 Nov 2017, 16:23 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bvitri Susanti, mengatakan sikap tim kuasa hukum tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto, membingungkan publik. Tindakan kuasa hukum Novanto yang selalu mengulur waktu sebaiknya disikapi tegas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Yang menjadi keprihatinan saya sebagai orang hukum adalah publik seperti diombang-ambingkan oleh tim kuasa hukum...
Sabtu , 18 Nov 2017, 13:09 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus hukum dugaan korupsi proyek Kartu Tanda...
Sabtu , 18 Nov 2017, 13:00 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,Jakarta -- Pagi hari Sabtu (18/11) sekitar pukul 10.45...
Sabtu , 18 Nov 2017, 12:21 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus yang menjerat Setya Novanto (Setnov) bisa...
Sabtu , 18 Nov 2017, 12:08 WIB
Sabtu , 18 Nov 2017, 11:59 WIB
Jumat , 17 Nov 2017, 19:44 WIB
Kamis , 16 Nov 2017, 17:32 WIB
