REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus hukum dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang melilit Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto memunculkan wacana Munaslub di internal partai. Ketua DPD I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengatakan pihaknya tidak menutup mata berbagai aspirasi dampak dari kasus hukum Novanto, termasuk wacana Munaslub untuk memilih ketua umum baru.

"Kita tidak menutup mata semua aspirasi kita bicarakan. Tidak ada masalah pun namanya Munaslub itu bisa dibicarakan, apalagi dalam situasi seperti ini, sebagai aspirasi sah-sah saja," terang Melki, saat menjadi pembicara di acara diskusi dengan tema Dramaturgi Setya Novanto" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hanya saja, kata Melki, kembali lagi pada diskusi dan pembahasan partai malalui tingkatan masing-masing di DPD 1 maupun DPP Golkar. Kemudian Munaslub juga ada tahapan-tahapan dan mekanismenya yang harus dilalui. Sementara sampai saat ini DPD I dan DPP Golkar solid di belakang Novanto dan mendorongnya untuk mengikuti proses hukum yang ada.

"Bahwa ada orang perorang ke arah sana (Munalub) tapi kami di DPD I kami masih dalam posisi. Jangan berbicara seperti itu, saat ini Golkar sedang rentan," tambahnya.

Lanjut Melki, wacana Munalub ini muncul di kalangan partai Golkar, karena bervariasinya aspirasi yang berkembang. Namun Melki menegaskan, pihaknya harus mengutamakan kesolidan partai. Sehingga jika sudah benar-benar solid segala sesuatu dapat menyepakati persoalan dengan baik. "Yang kami juga betul adalah solidaritas partai, kami tidak ingin pecah dua kubu seperti kemarin," tuturnya.

Saat ini Novanto sendiri, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat. Pucuk pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, itu dirawat setelah luka-luka usai kecelakaan lalu lintas di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) lalu. Setelah sebelumnya Novanto dikabarkan menghilang ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediamannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika