#sistem-presidential-threshold

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Jumat , 12 Jan 2018, 13:45 WIB

Hormati Putusan MK, PKS Siap Bangun Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Mardani Ali Sera menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7...

Kamis , 11 Jan 2018, 16:12 WIB

Yusril: Putusan MK Soal Verifikasi Partai tak Berlaku Surut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini terkait pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak berlaku surut. Pasalnya putusan tersebut baru berlaku hari ini. "Putusan itu, baru berlaku hari ini 11 Januari 2018. Sementara proses verifikasi parpol bakal peserta Pemilu 2019 sudah berjalan,"...

Kamis , 11 Jan 2018, 14:56 WIB

Dampak Putusan MK, Tahapan Pemilu 2019 Berpotensi Berubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham...

Kamis , 11 Jan 2018, 14:00 WIB

MK Tolak Uji Materi Presidential Treshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji...

Kamis , 11 Jan 2018, 13:10 WIB

PKS Berharap Presidential Threshold Nol Persen Dikabulkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat...

Selasa , 24 Oct 2017, 15:47 WIB

Yusril Optimistis PT 20 Persen akan Dibatalkan MK

Selasa , 22 Aug 2017, 13:30 WIB

Politisi Gerindra: PT 20 Persen Sangat tak Rasional

Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama (kanan) mengajukan uji materi UU Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (9/8).

Rabu , 09 Aug 2017, 13:36 WIB

Ini Alasan Rhoma Irama Gugat UU Pemilu

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto.

Senin , 31 Jul 2017, 16:11 WIB

Tudingan Pasal Selundupan, Pansus UU Pemilu: Fitnah Keji

Selasa , 25 Jul 2017, 08:41 WIB

Pengamat: Presidential Threshold 20 Persen Membingungkan

Selasa , 25 Jul 2017, 06:22 WIB

PT 20 Persen Disebut tak Punyai Basis Argumen Konstitusi

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti

Senin , 24 Jul 2017, 17:48 WIB

Ray Rangkuti: Jokowi Pantas Ragukan Hati PAN

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Jumat , 21 Jul 2017, 16:44 WIB

Irman Sebut Ambang Batas 20-25 Persen Langgar Konstitusi

Jumat , 21 Jul 2017, 16:27 WIB

Zulkifli: PAN Abstain dan tak Ada Musyawarah Mufakat

Jumat , 21 Jul 2017, 13:46 WIB

Pemerintah Ingin Konsisten Presidential Threshold 20 Persen

Jumat , 21 Jul 2017, 06:39 WIB

Mendagri Persilakan UU Pemilu Diujimateriilkan

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria (tengah)

Kamis , 20 Jul 2017, 12:19 WIB

Gerindra Minta Voting Tertutup

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (ilustrasi)

Fraksi PDIP Wajibkan Seluruh Anggota Pilih 'Paket A'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDIP Arif Wibowo membenarkan arahan fraksi PDIP agar setiap anggota Fraksi PDIP di DPR diwajibkan memilih pilihan paket A. "Kalau PDIP wajib hukumnya, kalau bahasanya fardlu ain, kalau PDIP jelas disiplinnya, kita partai yang tegak lurus, kalau yang lain saya enggak tau," katanya.Karenanya, untuk memastikan anggotanya tegak lurus sesuai pilihan...

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bulan lalu.

Rabu , 05 Jul 2017, 08:30 WIB

Jika Deadlock, Presiden Harus Terlibat Bahas RUU Pemilu

Selasa , 20 Jun 2017, 09:53 WIB

Parpol Saling Memberi dan Menerima dalam RUU Pemilu

close ×