#ump-2022-naik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Rabu , 22 Dec 2021, 14:20 WIB

DPRD DKI akan Panggil Dinas Tenaga Kerja Soal UMP 2022

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI soal revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 karena menjadi pro dan kontra di kalangan...

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP Jakarta 2020 timbulkan pro kontra.

Selasa , 21 Dec 2021, 05:57 WIB

Apindo Kecam dan Ancam Anies Soal Revisi UMP 2020, Buruh 'Pasang Badan'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, merevisi kenaikan upah minimun provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi 5,1 persen, menimbulkan pro dan kontra. Kalangan buruh memuji Anies Baswedan karena menilai kebijakan itu memenuhi rasa keadilan. Sementara kalangan pengusaha, mengecam dan bahkan meminta pemerintah pusat memberikan sanksi kepada Anies Baswedan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani,...

Selasa , 21 Dec 2021, 02:30 WIB

Apindo: Revisi UMP Anies Berisiko untuk Tenaga Kerja Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),...

Selasa , 21 Dec 2021, 00:02 WIB

Apindo Minta Pemerintah Pusat Sanksi Anies, Ini Respons Kemenaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkoordinasi dengan...

Jumat , 10 Dec 2021, 00:08 WIB

Riza: Pemprov DKI Harap Formula UMP Bisa Diperbaiki

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria...

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Rabu , 01 Dec 2021, 13:10 WIB

Surat Anies ke Menaker Disebut tak Tepat, Ini Kata Wagub DKI

Selasa , 30 Nov 2021, 12:22 WIB

UMP DKI Rendah, Ini Standar di Jakarta Menurut Wagub

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan.

Senin , 29 Nov 2021, 12:58 WIB

Anies Minta Menaker Tinjau Ulang Formula Penetapan UMP

Tentara sedang menghalau pulang puluhan remaja tanggung yang datang usai massa mahasiswa dan buruh membubarkan diri dari aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Senin , 29 Nov 2021, 11:36 WIB

Buruh dan Mahasiswa akan Demo Anies Minta Naikkan UMP DKI

Sejumlah demonstran membawa spanduk dalam aksi jalan kaki menuju Istana Merdeka di Jalan Salemba, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Senin , 29 Nov 2021, 11:09 WIB

Ratusan Buruh dan Mahasiswa akan Demo di Balai Kota DKI

Rabu , 24 Nov 2021, 00:40 WIB

UMP Sulteng Tahun 2022 Ditetapkan Rp 2.390.739

Massa aksi dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (19/11). Dalam aksinya mereka menuntut kepada Pemerintah untuk menaikan upah mininum sebesar 10 persen pada tahun 2022 dan segera mencabut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan upah minimum tahun 2022.

Selasa , 23 Nov 2021, 10:20 WIB

Siap-Siap, Upah Pekerja di Atas 1 Tahun di DKI akan Naik

Polisi melakukan pengamanan unjuk rasa buruh di Surabaya, Jawa Timur. Buruh menolak kenaikan UMP 202 yang hanya naik 1,2 persen.

Senin , 22 Nov 2021, 16:40 WIB

Hanya Naik 1,2 Persen, Buruh Jatim Gelar Aksi Tolak UMP 2022

Senin , 22 Nov 2021, 00:01 WIB

Anies Tetapkan UMP DKI 2022 R0 4,4 Juta

Ahad , 21 Nov 2021, 07:25 WIB

UMP 2022 Jabar Naik 1,72 Persen

Sabtu , 20 Nov 2021, 13:25 WIB

Naik, UMP Sumut 2022 Ditetapkan Rp 2.522.609

Sejumlah buruh berunjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Sabtu , 20 Nov 2021, 06:01 WIB

Penetapan UMP 2022 Dinilai Akibat UU Cipta Kerja

UMP Kalbar 2022 Ditetapkan Sebesar Rp 2.434.328,19

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Manto mengatakan Gubernur Kalbar Sutarmidji sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp2.434.328,19."Atas rekomendasi Dewan Pengupahan Kalbar, Gubernur telah menetapkan UMP Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp2.434.328,19 dengan SK Gubernur Kalimantan Barat nomor 1407/DISNAKERTRANS/2021," kata Manto di Pontianak, Jumat (19/11). Dengan demikian, katanya, pada tahun 2022 nanti ada...

Jumat , 19 Nov 2021, 15:46 WIB